Manokwari (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah provinsi setempat tahun 2024 sebesar Rp4,58 triliun.
Penetapan APBD Papua Barat 2024 dilakukan pada rapat paripurna DPR Papua Barat masa sidang III tahun 2023 di Manokwari, Rabu malam.
Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor mengatakan postur APBD tahun 2024 meliputi belanja Rp4,58 triliun, pendapatan Rp3,83 triliun, dan pembiayaan lainnya Rp758,45 miliar.
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun 2024 dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah, setelah tujuh fraksi DPR Papua Barat memberikan persetujuan melalui pemandangan umum.
"Dokumen APBD Papua Barat tahun 2024 yang sudah ditetapkan akan dikonsultasikan dengan Pemerintah Pusat," kata Orgenes Wonggor.
Ia menjelaskan bahwa postur belanja tahun 2024 terdiri dari belanja operasi Rp2,24 triliun, belanja modal Rp621,57miliar, belanja tak terduga Rp188,49 miliar, dan belanja transfer Rp1,53 triliun.
Selanjutnya pendapatan terdiri dari pendapatan asli daerah diproyeksi mencapai Rp532,35 miliar, pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat Rp3,29 triliun, dan pendapatan daerah lain-lain yang sah Rp1,67 miliar.
"Untuk pembiayaan yaitu penerimaan pembiayaan daerah atau sisa lebih perhitungan tahun anggaran Rp758,45 miliar," jelas Orgenes.
Penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere mengapresiasi sinergi kolaborasi antara pemerintah provinsi dan legislatif yang telah menyetujui besaran APBD 2024.
Instrumen operasional keuangan daerah tersebut akan diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
"Saya menyadari masih banyak yang harus dikerjakan, untuk itu perlu kerja sama semua elemen penyelenggara negara," ucap Ali Baham.
Ia menerangkan arah kebijakan tahun 2024 merujuk pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Papua Barat tahun 2023-2026 yang diselaraskan dengan prioritas nasional sesuai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024.
Ada lima prioritas daerah dalam RKP 2024 yaitu peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung kualitas pelayanan publik, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, percepatan penurunan kemiskinan ekstrem, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas.
"Dari lima prioritas itu disatukan dalam tema pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan yang didukung oleh penguatan daya saing SDM," ujar Ali Baham.
Menurut dia perekonomian Papua Barat tahun 2024 diprediksi mengalami pertumbuhan positif lebih tinggi dari tahun 2023 dengan sejumlah tantangan karena dipengaruhi perekonomian nasional dan dunia.
Meski demikian, ada sejumlah sumber pertumbuhan ekonomi yang perlu dikelola secara maksimal seperti potensi sumber daya alam, terbukanya peluang pasar ekspor, membaiknya infrastruktur pendukung perekonomian, dan lainnya.
"Dalam membangun kesejahteraan masyarakat Papua Barat diperlukan komitmen bersama," ujar dia.
