Sorong (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) mengakomodasi sebanyak 660.992 jiwa dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) periode 2023 sebagai wujud dari komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat di wilayah itu.
Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Mohammad Musa'ad di Sorong, Sabtu, menjelaskan capaian ini merupakan wujud dari komitmen Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam menjalankan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional dan sukses memberikan kepastian berobat 600.000 masyarakatnya.
"Buktinya adalah hingga saat ini sudah lebih dari 98 persen penduduk atau 660.992 jiwa di Provinsi Papua Barat Daya telah terdaftar menjadi peserta JKN," jelas Musa'ad.
Ia berharap sinergi yang telah dibangun dengan BPJS Kesehatan kiranya tetap ditingkatkan melalui optimalisasi pelaksanaan program JKN, sehingga seluruh masyarakat Papua Barat Daya bisa merasakan hidup sehat dan sejahtera.
Musa'ad mengatakan, pemerintah provinsi terus mendukung pelaksanaan program JKN dengan menyediakan anggaran senilai Rp11 miliar untuk terus mengakomodasi masyarakat di kabupaten dan kota yang belum masuk ke dalam program JKN.
"Saat ini seluruh penduduk telah kami daftarkan pada Program JKN, ini merupakan wujud komitmen kami kepada masyarakat," ujarnya.
Bersamaan dengan penandatangan UHC Non Cut Off tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mendapatkan Piagam penghargaan UHC Non Cut Off dari BPJS Kesehatan atas komitmennya mewujudkan jaminan kesehatan bagi masyarakat Provinsi Papua Barat Daya.
"Hal ini merupakan bukti komitmen kita semua dalam mengawal pelaksanaan Program JKN di wilayah Provinsi Papua Barat Daya ini menjadi optimal dan dirasakan oleh masyarakat," ujarnya.
Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, David Bangun mengapresiasi komitmen dari Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam mendukung implementasi Program JKN di wilayahnya sebagai program strategis nasional yang mampu meningkatkan kualitas kesehatan dan produktifitas masyarakat melalui jaminan kesehatan.
Dia mengakui bahwa kondisi geografis, aksesibilitas, hingga ketersediaan sarana prasarana maupun jaringan komunikasi dan data (jarkomdat) di Papua Barat Daya, tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah provinsi setempat untuk merealisasikan UHC.
"Oleh karena itu, kami sangat mengapresiasi komitmen dan kerja keras yang luar biasa oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, sehingga kini setiap masyarakat bisa menikmati layanan kesehatan yang baik dan maksimal," kata Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, David.
David membeberkan per 1 Desember 2023, ada sebanyak 660.992 jiwa atau lebih dari 98 persen masyarakat Provinsi Papua Barat Daya telah terdaftar sebagai peserta JKN.
Dengan capaian semua Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Daya telah sukses menyandang predikat UHC Non Cut Off. Di antaranya Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Maybrat.
"Hal ini merupakan momen yang tepat dengan diiringi aspek peningkatan mutu layanan sebagai komitmen bersama dalam menunjang pencapaian UHC Non Cut Off Provinsi Papua Barat Daya dan Peningkatan kepuasan peserta di wilayah Provinsi Papua Barat Daya," katanya.
