Manokwari (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak (Pegaf), Provinsi Papua Barat, meminta para calon legislatif dan partai politik peserta Pemilu 2024 memanfaatkan masa kampanye untuk adu ide dan gagasan dalam membangun daerah.
Ketua KPU Pegaf Yosak Saroi di Manokwari, Selasa, mengatakan caleg maupun parpol punya peran penting untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat pada Pemilu 2024.
"Harapan saya, di masa kampanye ini calon legislatif maupun parpol bisa mengajukan ide dan gagasan guna membangun daerah untuk mengambil hati masyarakat," kata Yosak.
Ia menjelaskan pada masa kampanye ini caleg maupun parpol diberi keleluasaan untuk melakukan sosialisasi diri dan pencitraan kepada masyarakat.
Para caleg dan parpol, katanya, bisa memanfaatkan berbagai media maupun sarana pencitraan diri melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran alat peraga kampanye (APK), dan melalui media sosial masing-masing.
"Hal itu harus dimanfaatkan dengan baik untuk adu ide dan gagasan sehingga masyarakat bisa menilai dan menentukan pilihan mana yang terbaik. Itulah makna demokrasi sesungguhnya," katanya.
Ia mengatakan pelaksanaan kampanye Pemilu 2024 di Kabupaten Pegaf yang dimulai sejak 28 November 2023 hingga sekarang berjalan aman dan kondusif. APK telah dipasang sesuai titik dan lokasi yang disepakati antara Pemkab dan KPU Pegaf. Ada 35 titik pemasangan APK yang telah disepakati.
"Khususnya, kami di Pegaf ada 18 parpol yang mengikuti kampanye untuk presiden dan caleg. Saya sudah turun langsung memantau APK di beberapa distrik, semua aman. Atas nama KPU Pegaf kami sampaikan terima kasih karena telah memasang APK sesuai titik yang sudah ditentukan," ujarnya.
Namun, ia mengingatkan agar parpol dan caleg peserta pemilu di Kabupaten Pegaf untuk melaporkan semua kegiatan kampanye dan penggunaan dana kampanye di aplikasi Sikadeka sesuai amanat PKPU Nomor 15 Tahun 2023
"Laporan jangan lupa, penggunaan keuangan dimasukkan melalui aplikasi Sikadeka. Karena biar bagaimana pun hasilnya nanti ketahuan saat audit. Jadi, itu wajib. Ada sanksinya kalau tidak melapor,” ujarnya.
