Manokwari (ANTARA) - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua Barat Inspektur Jenderal Polisi Johnny Eddison Isir mengatakan maklumat penertiban terhadap aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau ilegal masih disempurnakan.
"Kalau sudah sempurna, teman-teman wartawan tolong sebarkan ke masyarakat. Tidak ada toleransi bagi penambang ilegal," ujar Johnny Edison Isir di Manokwari, Sabtu.
Ia kemudian mengultimatum kepada seluruh penambang emas ilegal di Papua Barat maupun Papua Barat Daya segera menghentikan aktivitas menggunakan alat berat dan bahan kimia berbahaya seperti merkuri.
Kepolisian akan mengambil tindakan tegas jika penambang mengabaikan maklumat tersebut, dan pembentukan tim khusus (timsus) penertiban tambang ilegal direalisasikan pada Maret 2024.
"Saya sudah sampaikan ke pejabat-pejabat yang dulu pernah terima (uang suap tambang), sekarang jangan terima karena saya tidak terima dan saya tidak mau terima," tegas Kapolda.
Selain membentuk timsus, kata Johnny, Polda Papua Barat juga akan menggandeng instansi teknis pemerintah daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap sampel air dari sejumlah lokasi penambangan ilegal.
Pemeriksaan tersebut bermaksud membuktikan penggunaan merkuri pada penambangan emas ilegal seperti di Sungai Wariori, Kabupaten Manokwari yang berdampak buruk bagi kesehatan dan rantai pasokan makanan.
"Sampel air dari beberapa titik seperti Sungai Wariori nanti diperiksa di laboratorium supaya bisa diketahui kandungan merkurinya," tutur Johnny.
Ia mengingatkan ke seluruh komponen masyarakat terutama pemilik hak ulayat agar memahami konsekuensi kerusakan alam akibat kegiatan eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkontrol.
Bencana alam banjir bandang yang terjadi beberapa tahun silam di Wasior Kabupaten Teluk Wondama merupakan contoh nyata kerusakan alam, sehingga perlu disadari oleh semua elemen masyarakat.
"Pertanggungjawaban ke alam itu berat. Mari kita semua belajar dari peristiwa banjir bandang yang terjadi di Wasior tahun 2010 silam," pesan Johnny.
Kepala Satuan Tugas Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dian Patria menyarankan agar Pemerintah Provinsi Papua Barat segera menelusuri penggunaan merkuri dalam kegiatan tambang emas ilegal seperti di Manokwari dan Pegunungan Arfak.
Pemerintah provinsi bisa berkolaborasi dengan aparat kepolisian untuk melakukan investigasi menyeluruh beserta dampaknya yang kemudian diikuti penerapan tindakan hukum bagi pelaku tambang ilegal.
Menurut Dian Patria, dengan mengambil langkah konkret terhadap penanganan persoalan tambang ilegal tersebut maka Pemerintah Provinsi Papua Barat tidak terkesan melakukan pembiaran terhadap penggunaan bahan kimia berbahaya dan beracun.
"Jika berhasil didapati penggunaan merkuri, maka bisa ditelusuri siapa yang mengirim dan siapa yang menggunakan bahan tersebut," ucap Dian Patria.
Bupati Manokwari Hermus Indou memberikan dukungan penuh terhadap rencana Kapolda Papua Barat membentuk timsus pemberantasan tambang ilegal demi menyelamatkan sumber daya alam.
“Saya katakan ini (tambang ilegal) adalah kejahatan. Pemerintah Kabupaten Manokwari mendukung penuh rencana Pak Kapolda," ujar Hermus.
Menurut bupati sejumlah lahan pertanian di wilayah Distrik Masni mengalami gagal panen karena kualitas irigasi telah terkontaminasi dengan aktivitas tambang emas ilegal.
Bupati percaya Johnny Eddison Isir sebagai putra asli Papua yang dilantik menjadi Kapolda Papua Barat pada 14 Desember 2023, mampu mengatasi permasalahan maraknya tambang ilegal.
“Ada kerusakan yang dahsyat di hulu. Di lokasi tambang juga sudah terjadi beberapa kasus pembunuhan, kita tidak tahu ke depan ada masalah yang lebih dahsyat apa lagi yang mengancam,” ujarnya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kapolda Papua Barat sempurnakan maklumat pemberantasan tambang ilegal
