Manokwari (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat melindungi penyelenggara pemilu baik KPU dan Bawaslu dengan BPJS Kesehatan.
Ketua KPU Manokwari, Christine R Rumkabu, di Manokwari, Jumat mengatakan, penyelenggara pemilu mulai dari tingkat kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), panitia pemungutan suara (PPS) dan panitia pemilihan distrik (PPD) sudah terlindungi BPJS Kesehatan.
"Kami sangat berterima kasih kepada Pemkab Manokwari yang telah mendukung seluruh penyelenggara pemilu di KPU dengan BPJS Kesehatan," katanya.
Ia mengatakan, Pemkab Manokwari telah mendaftarkan 5.275 jajaran badan adhoc KPU Manokwari dengan BPJS Kesehatan. Jumlah itu terdiri dari 4.711 KPPS, 519 PPS, dan 45 PPD di Kabupaten Manokwari.
Menurutnya, hal itu membantu para petugas saat mengalami masalah kesehatan. Namun, dari laporan yang diterima pihaknya, seluruh badan adhoc dalam kondisi relatif sehat. Petugas yang sakit hanya sakit ringan seperti batuk, flu atau kelelahan.
Ketua Bawaslu Manokwari, Samsudin Renuat mengatakan satuan kerja (Satker) Bawaslu Manokwari terdiri dari 27 panitia pengawas kecamatan (Panwascam), 173 pengawas kelurahan/desa (PKD), dan 673 pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) telah didaftarkan pada BPJS Kesehatan.
Dari 873 satker Bawaslu Manokwari tersebut, 580 orang di antaranya telah dibantu Pemkab Manokwari untuk terdaftar di BPJS Kesehatan.
"Ini merupakan dukungan luar biasa dari Pemkab Manokwari yang berkomitmen sukseskan Pemilu 2024," katanya.
Plt Kepala Dinas Kesehatan Marthen Rantetampang mengatakan, seluruh puskesmas di Manokwari dikerahkan untuk memberi pelayanan kesehatan. Bahkan saat hari pencoblosan maupun hari libur, puskesmas tetap membuka pelayanan di unit instalasi gawat darurat (IGD).
Ia mengatakan, Kabupaten Manokwari memiliki 15 puskesmas yang tersebar di sembilan distrik (kecamatan). Seluruh puskesmas tersebut siap mendukung suksesnya Pemilu 2024.
Upaya untuk menjaga kesehatan petugas KPPS di lapangan juga dilakukan Polda Papua Barat. Personel Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokes) Polda Papua Barat turut melakukan pemeriksaan kesehatan pada petugas KPPS.
Kepala Bidang Humas Polda Papua Barat Komisaris Besar Polisi Ongky Isgunawan mengatakan pemeriksaan kesehatan menyasar petugas di TPS seperti KPPS, PTPS dan perlindungan masyarakat (linmas).
Tahun 2023 Pemkab Manokwari dan BPJS Kesehatan Cabang Manokwari telah menandatangani rencana kerja Universal Health Coverage (UHC) bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang iurannya dibiayai Pemkab Manokwari.
Hingga 1 November 2023 telah membiayai 18.744 peserta JKN yang memiliki KTP Manokwari dan naik menjadi 1.000 peserta pada tahun 2024.
Melalui APBD tahun 2023, Pemkab Manokwari membiayai peserta JKN sebesar Rp8,9 miliar dan naik 10,34 persen atau Rp9,8 miliar pada tahun 2024. Hal itu tertuang dalam kesepakatan UHC JKN yang berdurasi 1 tahun, 3 tahun dan 5 tahun.
