Manokwari (ANTARA) - Pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Papua Barat terpilih pada Pilkada 2024 yakni Dominggus Mandacan-Mohamad Lakotani berkomitmen merangkul seluruh pihak termasuk yang memilih kotak kosong.
Gubernur terpilih Dominggus Mandacan saat konferensi pers di Manokwari, Selasa, mengatakan pihaknya tidak melakukan pemetaan terhadap kelompok yang memilih kotak kosong karena hal tersebut merupakan kebebasan berdemokrasi.
Dominggus Mandacan dan Mohamad Lakotani meraih perolehan suara sebanyak 269.245 suara atau 92,88 persen dari total penggunaan hak pilih, sedangkan kotak kosong 20.643 suara atau 7,12 persen.
"Tidak ada itu kotak-kotak, karena menjadi pemimpin itu untuk semua masyarakat di Provinsi Papua Barat," kata Dominggus Mandacan.
Setelah pelantikan, pihaknya akan menggelar acara syukuran yang menghadirkan lima tokoh agama, partai politik, relawan, organisasi masyarakat, dan lembaga adat dari tujuh kabupaten se-Papua Barat.
Hal itu merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergisitas dan kolaborasi seluruh komponen agar dapat mendukung pelaksanaan program pembangunan selama lima tahun mendatang.
"Pesta demokrasi sudah selesai jadi saya ajak mari kita bersatu kembali supaya semua program pembangunan bisa terlaksana," ujar Dominggus.
Ia menjelaskan seluruh aspirasi masyarakat dari tujuh kabupaten se-Papua Barat yang diterima saat masa kampanye, akan diakomodasi melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan.
Forum tersebut diselenggarakan secara berjenjang mulai tingkat kampung, distrik atau kecamatan, kabupaten, hingga provinsi yang kemudian diselaraskan dengan visi dan misi kampanye.
"Kepala daerah yang terpilih baik itu tingkat provinsi maupun kabupaten harus duduk bersama membahas program kerja," ucap Dominggus.
Wakil Gubernur Papua Barat terpilih Mohamad Lakotani menjelaskan, rekonsiliasi politik pasca-pelaksanaan Pilkada 2024 merupakan bagian dari agenda kerja selama 100 hari setelah resmi dilantik.
Rekonsiliasi berjenjang melibatkan semua partai politik tingkat provinsi maupun kabupaten, sehingga visi dan misi yang telah dipaparkan selama masa kampanye kurang lebih dua bulan dapat terealisasi.
"Jadi, tidak hanya kepala daerah tingkat provinsi tapi tujuh kabupaten juga harus ada rekonsiliasi supaya pembangunan berjalan lancar," ucap Lakotani.
