Kakanwil Kemenkum PB lantik delapan pejabat fungsional

Manokwari (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Papua Barat Piet Bukorsyom meminta delapan pejabat fungsional yang baru dilantik agar mendukung resolusi Kementerian Hukum RI tahun 2025.

"Resolusi Kementerian Hukum RI tahun 2025 yaitu memperkuat tata kelola birokrasi yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta mewujudkan regulasi berkualitas dan berkeadilan," kata Piet Bukorsyom di Manokwari, Senin.

Delapan pejabat fungsional baru tersebut mendapat promosi melalui mekanisme penyetaraan sebagai wujud penerapan reformasi birokrasi.

Mereka terdiri atas Analis Anggaran, Analis Pengelolaan Keuangan dan APBN, Pranata Hubungan Masyarakat, Analis Hukum, Penyuluh Hukum, Perancang Peraturan Perundang-undangan, dan Analis Kebijakan.

"Penempatan pegawai lewat mekanisme penyetaraan itu sesuai dengan kompetensi yang dimiliki," ujar Piet.

Program penyetaraan itu, katanya, berdampak positif terhadap upaya pemerintah menyediakan pelayanan publik yang berkepastian hukum guna menjawab kepercayaan yang diberikan melalui langkah solutif, inovatif, dan akuntabel.

Dalam kesempatan itu, Kemenkum Papua Barat melaksanakan penandatangan komitmen pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih & Melayani (WBBM) yang dirangkai dengan perjanjian kinerja 2025 secara digital.

Komitmen serius dari semua pegawai sangat diharapkan dalam upaya membangun Zona Integritas Kanwil Kemenkum Papua Barat, mengingat saat ini Kanwil Papua Barat merupakan satu di antara tujuh Kantor Wilayah Kemenkum yang belum berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

“Komitmen bersama dalam pembangunan Zona Integritas merupakan bukti nyata kesungguhan seluruh jajaran Kemenkum wujudkan pelayanan publik yang bebas dari korupsi serta birokrasi yang bersih dan melayani," ujar Piet Bukorsyom.