Manokwari (ANTARA) - Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat menyambut gembira dan menilai kebijakan Pemerintah Pusat terkait penghapusan ujian nasional (UN) merupakan langkah bagus dalam mengoptimalkan kualitas peserta didik.
Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat, Barnabas Dowansiba, Rabu menjelaskan selama ini standar pendidikan diterapkan secara serentak di seluruh daerah di Indonesia, menjadi persoalan di daerah karena masing-masing memiliki karakter masalah berbeda.
"Dengan penghapusan UN ini kami berharap kedepan penilaian itu berbasis wilayah dan kami sangat mendukung sekali dengan adanya penilaian karakter, ini yang paling penting," ucap Barnabas.
Ia mengutarakan, dalam metode yang diterapkan selama ini dari sekian mata pelajaran hanya beberapa yang menjadi penentu kelulusan, sesuai mata pelajaran yang diujikan dalam ujian nasional.
"Lalu mata pelajaran yang lain kemana, dan penilaian karakter tidak ada sama sekali. Ini yang menjadi perhatian kami," sebut Dowansiba lagi.
Menurut dia, pada sistem pendidikan yang hendak diterapkan Menteri Pendidikan yang baru itu penilaian karakter harus mendapat porsi yang pas serta ketat dalam pelaksanaanya.
"Misalnya ada siswa sudah kelas tiga lalu saat itu dia terlibat dalam kasus pencurian atau kejahatan yang lain. Maka yang bersangkutan tidak boleh diluluskan," ujarnya.
Ia pun berharap, jika kebijakan tersebut hendak diterapkan mulai tahun 2021 Kementerian harus segera menyiapkan regulasi dan disosialisasikan secara cepat ke seluruh daerah.
"Sekarangkan sudah tahun 2020, kalau penerapannya dimulai tahun depan berarti UN tahun ini adalah yang terakhir. Regulasi harus segera sampai ke daerah karena kami tidak mau tertinggal dari yang lain," kata Barnabas pula.
"Intinya kami setuju, namun harus ada standar penilaian dalam kelulusan. Khusus untuk anak-anak Papua kami ingin mereka juga bisa kuliah di luar daerah," pungkasnya.
