DPR RI: Papua Barat butuh program pendidikan dan kesehatan berkualitas

Manokwari (ANTARA) - Anggota DPR RI Obet Rumbruren mengungkapkan, program pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan warga di Provinsi Papua Barat, khususnya di Kabupaten Manokwari sebagai ibu kota.

“Perlunya ada pemisahan alokasi dana dari APBN, APBD, maupun dana khusus lainnya untuk untuk pendidikan dan kesehatan gratis agar program bisa jelas dan terarah,” ujar Obet saat dihubungi dari Manokwari, Jumat.

Sebagai anggota Komisi IX DPR RI dari dapil Papua Barat, ia siap membantu masyarakat melakukan komunikasi dengan pemerintah agar warga bisa mendapatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan gratis.

Selain itu, pemerintah juga telah menjalankan program makan bergizi gratis (MBG) sebagai upaya untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat.

Meski terjadi isu penolakan program MBG di Tanah Papua, namun sebagai wakil rakyat di Komisi IX DPR RI, ia tetap berkomitmen untuk mendorong suksesnya program tersebut.

"Program MBG ini adalah inisiatif pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo yang bertujuan untuk mencerdaskan anak-anak Indonesia, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui jadi harus kita dukung penuh," jelas Obet.

Sebagai bentuk dukungan terhadap program yang berpengaruh langsung pada kesehatan dan pendidikan warga di Papua Barat, pihaknya telah berdialog langsung dengan mahasiswa di Asrama Mahasiswa Sorong, Distrik Amban, Manokwari, pada Senin 2 Juni 2025.

Didampingi anggota DPRK Manokwari, Trisep Kambuaya, dan perwakilan dari Badan Gizi Nasional (BGN), Muhammad Suhud, Obet menjelaskan program MBG merupakan salah satu upaya nyata pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perwakilan BGN Suhud mengungkapkan, pihaknya menargetkan dapat mendirikan 16 dapur gizi melayani MBG di Kabupaten Manokwari sehingga dapat membawa dampak positif besar bagi warga di daerah tersebut.

"Target kami di Papua Barat adalah tersedianya minimal 16 dapur gizi, namun, saat ini baru ada empat dapur yang beroperasi dan semuanya berada di kota,” ungkap Suhud.

Ia mengatakan, perlunya edukasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai ketentuan pembangunan dapur gizi, seperti kewajiban melayani 3.000 hingga 4.000 penerima manfaat per dapur.

BGN mengidentifikasi akan ada tiga kategori dapur sehat yakni Dapur Mandiri, Dapur Mitra BGN, dan Dapur yang Dibangun BGN Sendiri.

Suhud menjelaskan, BGN baru terbentuk pada 8 Agustus 2024, namun telah menyiapkan sekitar 2.000 SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) dan hampir 1.700 dapur telah beroperasi di seluruh Indonesia. Sedangkan target total penerima manfaat tahun ini adalah sekitar 82 juta orang.

BGN juga sedang melatih 32.000 Kepala Dapur SPPG yang diharapkan selesai pada Agustus dan siap mendukung operasional dapur di seluruh Indonesia.

"Anggaran BGN jadi yang terbesar di antara kementerian lain, alokasi Rp71 triliun tahun ini dan penambahan di semester 2, serta Rp261 triliun untuk tahun depan. Sasaran program mencakup peserta didik (PAUD hingga SMA), ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita,” terang Suhud.

Tujuan program MBG meliputi peningkatan asupan dan pengetahuan gizi, pola makan sehat, peningkatan prestasi dan partisipasi siswa, pengurangan angka putus sekolah, serta pemanfaatan bahan pangan lokal dan peningkatan ekonomi UMKM.

Anggota DPRK Manokwari Trisep Kambuaya mengapresiasi antusiasme masyarakat Manokwari yang hadir, termasuk mahasiswa di asrama Sorong Selatan, menunjukkan dukungan mereka terhadap program makan bergizi gratis. Meskipun sempat menjadi polemik, program ini kini mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak.

"Pelaksanaan program ini di sekolah-sekolah di Kabupaten Manokwari masih terbatas, belum menyeluruh, ini menjadi catatan bagi pemerintah pusat,” ujarnya.