Jakarta (ANTARA) - Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Lembaga Kantor Berita Nasional (Perum LKBN) ANTARA Widodo Muktiyo mengajak pemerintah memanfaatkan media publik maupun kantor berita untuk membangun kesadaran hingga partisipasi publik.
“Kalau ada teman-teman (pemerintah) yang bisa close relationship (berhubungan dekat) dengan RRI, TVRI, LKBN ANTARA, maka manfaatkan, karena kita (RRI, TVRI, ANTARA) adalah sama (membangun kesadaran dan partisipasi publik),” ujar Widodo dalam bedah buku ‘Komunikasi Publik: Masalah-Masalah Stratejik’ yang disaksikan secara daring dari Jakarta, Rabu.
Menurut dia, media publik maupun kantor berita nasional dapat dimanfaatkan terlebih di masa efisiensi anggaran. “Apalagi kita efisiensi. Untuk memanfaatkan tiga media ini paling tidak berbiaya rendah, juga ketiganya memiliki kekuatan dalam jaringan dari Jawa hingga luar Jawa, bahkan jaringan ANTARA sampai luar negeri (kantor berita antar-negara),” katanya.
Sementara itu, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Prita Laura mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan sebuah tim kombating untuk melawan disinformasi di tengah masyarakat, selain memanfaatkan media publik dan kantor berita untuk membangun kesadaran hingga partisipasi publik.
“Kami bukan kombating masyarakat, melainkan kombating yang namanya disinformasi, fitnah, dan kebencian yang beredar di masyarakat. Itu yang kami kombating,” ujar Prita.
Oleh sebab itu, dia mengingatkan jajarannya maupun humas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk selalu memiliki niat baik saat bekerja.
“Nah ketika kemudian kita memiliki sebuah niat baik untuk melakukan pekerjaan, maka kemudian kita akan bisa tegak berdiri dengan etika. Contohnya, kita tidak berbohong kepada masyarakat, sehingga kita katakan apa adanya,” katanya.
Selain niat baik dan etika, hal yang juga penting di era digital adalah literasi digital.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Dewas ANTARA ajak pemerintah manfaatkan media publik dan kantor berita
