Pemkab Manokwari susun format pendidikan gratis

Manokwari (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Manokwari, Papua Barat menggelar Forum Group Discussion (FGD) untuk menyusun format peraturan daerah (Perda) terkait pendidikan gratis di daerah tersebut.

FGD yang digelar di Manokwari, Jumat, melibatkan para pemangku kepentingan di bidang pendidikan, seperti kepala sekolah, akademisi, tokoh masyarakat, dan Dinas Pendidikan Manokwari.

“Regulasi terkait penetapan pendidikan gratis merupakan investasi masa depan. Dengan pendidikan gratis, Pemkab Manokwari harus memastikan kualitas SDM di masa mendatang bisa semakin kompetitif dan mampu berdaya saing dengan daerah lain,” kata Bupati Manokwari Hermus Indou saat membuka FGD tersebut.

Ia mengatakan pembuatan Perda Pendidikan Gratis merupakan upaya untuk mewujudkan janji politik pada Pilkada tahun lalu.

Sebagai kepala daerah yang langsung dipilih oleh rakyat, integritas politik harus dipegang teguh dan harus diwujudkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Selain itu, pemerintah harus memastikan seluruh proses pendidikan sepenuhnya gratis, sehingga seluruh pelajar memiliki akses yang sama dalam mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas di setiap sekolah.

Para pelajar maupun orang tua tidak boleh dibebani dengan berbagai pungutan yang dapat mengganggu kelancaran proses belajar mengajar siswa.

“Saat ini masih banyak orang tua yang mengeluh dan banyak anak putus sekolah karena tidak memiliki akses pendidikan yang memadai, sehingga tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan fasilitas dan sarana prasarana agar anak didik bisa punya kesempatan sama,” ujarnya.

Melalui pendidikan, pemerintah berkomitmen memutus mata rantai kemiskinan. Pemerintah bertekad memajukan pendidikan melalui revitalisasi sarana prasarana pendidikan, pembelajaran digital dan peningkatan kualitas, dan kinerja guru melalui pemenuhan kualifikasi, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan.

Rektor Universitas Papua (Unipa) Hugo Warami mengatakan misi pemerintah daerah untuk menyediakan pendidikan gratis menjadi tanggung jawab yang harus dipikul bersama seluruh pemangku kepentingan.

Hasil dari FGD tersebut diharapkan mampu menghasilkan sejauh mana ruang lingkup, indikator dan batasan-batasan terkait pendidikan gratis, baik di sekolah swasta maupun negeri.

Menurutnya, hasil terpenting dari pendidikan gratis adalah mampu mengakomodasi anak didik yang lahir besar di Manokwari, sekolah di Manokwari dan setelah lulus bisa mengabdi di Manokwari.

“Sehingga, pemerintah daerah tidak sia-sia memberikan alokasi anggaran untuk pendidikan gratis, ketercukupan sarana prasarana dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kemajuan daerah,” ujarnya.