Wamenkop: Pendirian kopdes dibarengi pendataan desa yang presisi

Manokwari (ANTARA) - Wakil Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono mengingatkan pentingnya pendirian koperasi desa Merah Putih (KMP) di Papua Barat disertai dengan pendataan desa presisi sebagai landasan pengambilan keputusan yang tepat dan berkelanjutan.

“Pendataan desa secara presisi akan menjadi dasar bagi koperasi dalam menyusun program kerja, termasuk untuk pengentasan kemiskinan, membuka lapangan pekerjaan, dan layanan dasar lainnya,” kata Ferry saat mengunjungi Desa Aimasi, Kabupaten Manokwari, Sabtu.

Sebagai langkah awal, pemerintah menetapkan sepuluh desa percontohan di Manokwari, termasuk Aimasi, untuk memulai pembangunan basis data desa yang akurat.

Pihaknya akan melibatkan tim ahli dan akademisi guna membantu pelaksanaan pendataan secara presisi.

Ferry menekankan bahwa koperasi desa tidak hanya berfungsi sebagai unit ekonomi, namun juga sebagai pusat pelayanan masyarakat, wadah pembelajaran, serta alat perjuangan dalam mewujudkan keadilan sosial, sebagaimana cita-cita para pendiri bangsa.

“Jika koperasi ingin menjadi agen pupuk atau gas elpiji, maka mereka harus memiliki data presisi, berapa jumlah petani, luas sawah, jumlah rumah tangga pengguna gas, semua itu harus jelas,” katanya.

Ia menambahkan, sinergi antara data desa dan koperasi akan memperkuat pengambilan keputusan berbasis kebutuhan riil masyarakat.

Tidak hanya berguna bagi koperasi, data yang akurat juga dapat dimanfaatkan oleh kepala daerah dalam menyusun program pengentasan kemiskinan dan pengangguran secara lebih tepat sasaran.

Pemerintah juga memastikan dukungan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), bank pembangunan daerah, hingga bank Himbara agar koperasi desa di Papua Barat dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Menurut Ferry, program pembentukan Koperasi Merah Putih di 80.000 desa di Indonesia akan lebih efektif jika dilengkapi dengan basis data desa yang presisi, sehingga bisa mempercepat pencapaian target pembangunan sosial-ekonomi nasional.