Sorong (ANTARA) - Balai Wilayah Sungai Papua Barat menargetkan akan membebaskan 14 hektare lahan di bantaran Sungai Remu, Kota Sorong, Papua Barat Daya sebagai bagian penting dari upaya untuk meminimalisir dampak banjir di wilayah itu.
Kepala Balai Wilayah Sungai Papua Barat Wempi Nauw, di Sorong, Selasa menjelaskan rencana pembebasan lahan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri PU 28 PRT M/2015 yang mengatur tentang penetapan sepadan sungai.
Secara teknis kata dia, garis sepadan sungai ditetapkan minimal 10 meter dari palung sungai untuk sungai dengan kedalaman tidak lebih dari tiga meter, minimal sepadan sungainyan15 meter.
"Sungai Remu termasuk dalam kelompok sungai yang telah diatur di dalam Permen PU itu," jelasnya.
Menurut dia, hal ini dilakukan dalam kaitannya dengan ketentuan batas ruang di sekitar sungai yang tidak boleh didirikan bangunan atau melakukan aktivitas tertentu.
Tujuannya adalah untuk melindungi sungai dari kerusakan dan menjaga fungsi ekologis, hidrologi termasuk di dalamnya fungsi pengendalian banjir.
"Bahwa bantaran Sungai Remu telah dihuni oleh masyarakat jauh sebelum adanya peraturan menteri itu. Oleh karena itu, maka untuk menampung pengendalian banjir maka dilakukan pembebasan," ujarnya.
Untuk itu, dia meminta masyarakat untuk ikut mendukung program pemerintah, terutama visi-misi Wali Kota dan Gubernur Papua Barat Daya yakni Kota Sorong bebas dari ancaman bahaya banjir.
Berkaitan dengan itu, pihaknya melakukan sosialisasi dengan Pemerintah Kota Sorong tentang pengadaan tanah bantaran Sungai Remu dari belakang Korem 181 Sorong sampai ke muara Sungai Remu di Kelurahan Remu Selatan, Kelurahan Sorong Manoi, Malabutor dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan dalam proses pembebasan lahan itu.
Selain itu, pihaknya pun telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang bermukim di sepanjang bantaran Sungai Remu dalam rangka memenuhi tugas Balai Wilayah Sungai Papua Barat tetapi juga ikut mendukung visi dan misi Wali Kota Sorong yakni Sorong bebas dari banjir.
"Salah satu sungai besar yang melintasi Kota Sorong adalah Sungai Remu dan itu menjadi prioritas utama kami," katanya.
Dia mengakui bahwa Pemerintah Kota Sorong telah memberikan dukungan penuh sebagai bentuk kolaborasi untuk bersama berkontribusi supaya minimal di kawasan bantaran Sungai Remu mendapatkan penanganan, proteksi banjir sehingga dampak banjir semakin berkurang.
"Itu akan menjadi perhatian kita dalam rangka melakukan pembebasan lahan hanya 15 meter kiri kanan bantaran sungai, karena masuk dalam kategori sebagian sungai," ujarnya.
Ini, katanya untuk memenuhi aspek hukum yakni tanah, bangunan di sekitar bantaran sungai yang terlanjur dimiliki, tetap dilakukan pembebasan melalui menggantikan tanah, bangunan dan tanaman tumbuh masyarakat dibayar negara.
"Kami punya data sementara ada sekitar 399 kepala keluarga dari lima kelurahan yang ada di bantaran Sungai Remu," ucapnya.
Wali Kota Sorong Septinus Lobat menyampaikan apresiasi atas kebijakan Balai Wilayah Sungai Papua Barat yang ikut memberikan perhatian terhadap penanganan banjir di Kota Sorong.
Dia berkomitmen untuk ikut mendukung progres itu dengan memenuhi beberapa permintaan Balai Wilayah Sungai dalam rangka menyukseskan proses pembebasan lahan di bantaran Sungai Remu.
"Tugas kita segera menyiapkan SK pembentukan tim yang terdiri dari balai dan pemerintah kota," jelasnya.
Kemudian pihaknya pun akan segera mengeluarkan jadwal terpadu untuk menyosialisasikan kebijakan pembebasan lahan kepada masyarakat di bantaran Sungai Remu.
Wali Kota Sorong pun mengusulkan kepada Balai Wilayah Sungai untuk penanganan Sungai Klasaman, karena setiap Agustus banjir selalu muncul dari sungai itu.
"Karena dua tahun berturut-turut pada 2021-2022 setiap Agustus banjir meluap dari sungai itu," harapnya.
