Manokwari (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni melakukan persiapan lahan untuk pembangunan pabrik blue ammonia di kabupaten tersebut.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Papua Barat Sammy Djunire Saiba di Manokwari, Jumat, mengatakan pemerintah daerah harus menyelesaikan seluruh proses administrasi lahan dimaksud agar pelaksanaan pembangunan proyek hilirisasi produksi gas alam cair berjalan lancar dan tidak menimbulkan reaksi sosial dari masyarakat adat Kabupaten Teluk Bintuni.
"Provinsi terus berkoordinasi dengan kabupaten, karena kita ketahui bersama di Papua Barat, administrasi lahan harus jelas," kata Sammy.
Setelah administrasi lahan rampung, kata dia, Pemkab Teluk Bintuni menginformasikan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan.
Pemerintah provinsi juga berharap agar seluruh masyarakat Teluk Bintuni mendukung rencana pembangunan pabrik blue ammonia yang berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja lokal.
"Kementerian diharapkan bisa menyurat ke provinsi apabila sudah mulai melaksanakan pembangunan infrastruktur pabrik," ujarnya.
Menurut dia, pembangunan pabrik blue ammonia merupakan respon pemerintah pusat terhadap aspirasi masyarakat Teluk Bintuni sebagai salah satu daerah penghasil gas alam terbesar di Indonesia.
Blue ammonia yang diproduksi dari gas alam bertujuan mengoptimalkan pengurangan emisi karbon, mendukung transisi energi, menjawab kebutuhan energi bersih, dan menambah pendapatan daerah.
"Tidak hanya kesiapan lahan saja, tapi bagaimana pemerintah memastikan kehadiran pabrik itu tidak memengaruhi kondisi lingkungan," jelas Sammy.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebut pabrik blue ammonia di Teluk Bintuni dibangun pada tahun 2026 dengan nilai investasi kurang lebih 1,2 miliar dolar AS.
Pemerintah pusat tentu akan berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni guna mengakomodasi pengusaha lokal dalam proyek hilirisasi itu.
"Pak Gubernur dengan pak Bupati yang beri rekomendasi pengusaha lokal Papua profesional dan memenuhi syarat. Ini investasi besar," ucap Bahlil.
