Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Tengah mengharapkan agar musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) otonomi khusus (Otsus) harus bisa menjawab kebutuhan riil masyarakat setempat dan juga memperhatikan wilayah adat, potensi lokal serta warisan budaya.
"Dana otsus adalah instrumen keadilan sehingga tidak hanya berfokus pada distribusi anggaran tetapi hasil nyata dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat, dan infrastruktur kampung," kata Penjabat Sekretaris Daerah Papua Tengah Silwanus Sumule dalam keterangan yang diterima di Jayapura, Jumat.
Menurut Sumule, Musrenbang otsus yang dilaksanakan saat ini merupakan ruang untuk mendengarkan suara rakyat, menyatukan visi pembangunan, dan mewujudkan Papua Tengah seperti dengan apa yang diharapkan bersama.
"Sebagai provinsi baru hasil pemekaran, kami sedang membangun pondasi yang kuat sehingga masa depan Papua Tengah ditentukan oleh arah kebijakan yang dirumuskan saat ini," ujarnya.
Dia menjelaskan Musrenbang otsus yang disusun bukan hanya dokumen teknokratis, melainkan kontrak moral antara pemerintah dan rakyat karena visi pembangunan Papua Tengah sudah jelas yakni "Mewujudkan Papua Tengah Emas: Adil, Berdaya Saing, Bermartabat, Harmonis, Maju, dan Berkelanjutan".
"Dengan demikian sinergi antara provinsi dan kabupaten adalah mutlak. Jangan ada pembangunan yang berjalan sendiri-sendiri. Kita harus selaras, berkolaborasi, dan bekerja untuk hasil nyata," katanya lagi.
Dia menambahkan pihaknya mengajak seluruh pemangku kepentingan agar menjadikan forum Musrenbang ini sebagai ruang untuk menyatukan pandangan, memecahkan tantangan, dan memastikan pembangunan Papua Tengah bukan hanya maju di atas kertas tetapi terasa nyata di hati dan kehidupan rakyat.
"Mari membangun Papua Tengah dengan kasih dan keadilan, maka tanah ini akan menjadi berkat bagi generasi penerus," ujarnya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemprov Papua Tengah: Musrenbang otsus harus menjawab kebutuhan warga
