Gubernur Kambu soroti keterbatasan BTS di pedalaman Papua Barat Daya

Sorong (ANTARA) - Gubernur Papua Barat Daya (PBD) Elisa Kambu menyoroti masih terbatasnya infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) di wilayah pedalaman Papua Barat Daya, khususnya di enam kabupaten/kota.

Ia menilai pembangunan BTS belum berjalan optimal karena tidak sebanding dengan tingginya kebutuhan akses internet masyarakat.

"Itulah kondisi yang tengah dihadapi masyarakat di wilayah pedalaman. Jaringan terbatas, sementara pengguna semakin banyak," ujar Elisa saat memberikan sambutan pada rapat koordinasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) tentang pemerataan akses internet di provinsi ke-38 itu, Sorong, Selasa.

Ia menegaskan pentingnya jaringan internet sebagai penopang masa depan bangsa dan meminta agar pembangunan infrastruktur digital tidak terus-menerus berorientasi dari barat ke timur, melainkan sebaliknya. "Matahari terbit dari timur. Maka pembangunan juga harus dimulai dari timur," ucapnya.

Gubernur Elisa juga mengingatkan wajah Indonesia sesungguhnya tercermin dari daerah-daerah pinggiran, terutama Papua, yang berstatus Daerah Otonomi Khusus (Otsus). Oleh karena itu kebijakan pembangunan, termasuk infrastruktur digital, harus mempertimbangkan tingkat kesulitan geografis, bukan sekadar jumlah penduduk.

"Memang penduduk kami sedikit, tapi tingkat kesulitannya jauh lebih tinggi dibandingkan daerah lain," ujarnya.

Kendatipun demikian ia menegaskan komitmennya untuk memperluas akses internet hingga ke kampung-kampung terpencil sebagai upaya meningkatkan daya saing generasi muda pada era globalisasi.

Menurutnya, konektivitas digital bukan hanya soal komunikasi, tetapi juga pintu masuk bagi pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan sosial budaya di PBD.

“Pemerintah Provinsi (Pemprov) PBD siap berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, serta penyedia layanan telekomunikasi untuk memperluas jaringan internet," jelasnya.

Selain mendorong literasi digital, gubernur juga menekankan pentingnya kebijakan keamanan digital guna melindungi masyarakat dari potensi penyalahgunaan teknologi.

Ia meyakini dengan konektivitas yang lebih baik, PBD dapat keluar dari keterisolasian wilayah, memperkuat pertahanan dan keamanan, serta mempercepat pelayanan publik.

“Pertemuan ini harus melahirkan rekomendasi yang konkret, program yang terukur, dan langkah nyata yang segera kita kerjakan," ujarnya.

Gubernur Elisa mengapresiasi Kemenko Polkam serta seluruh pihak yang telah berkomitmen menghadirkan keadilan digital di Tanah Papua.

Berdasarkan data Kemenkomdigi, seperti yang disampaikan Kepala Dinas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Irma Riyani Soelaiman tentang persebaran menara telekomunikasi di enam kabupaten kota, pada pada April 2024 Kota Sorong telah memiliki 41 menara telekomunikasi yang berdiri di 41 kelurahan.

Kemudian, Kabupaten Sorong dari 252 kelurahan/desa, sudah memiliki 147 menara telekomunikasi. Kabupaten Raja Ampat telah memiliki 85 menara telekomunikasi dari jumlah kelurahan/desa sebanyak 121.

Kabupaten Sorong Selatan memiliki 89 menara telekomunikasi dari 123 kelurahan/desa. Kabupaten Maybrat telah memiliki 140 menara telekomunikasi dari 230 kelurahan/desa. Kabupaten Tambrauw baru memiliki 85 menara telekomunikasi dari 216 desa/kampung.