Jakarta (ANTARA) - Ketika belum lama ini pemerintah mengumumkan rencana pencetakan satu juta hektare sawah di Papua, publik dihadapkan pada sebuah proyek besar yang digadang-gadang sebagai solusi ketahanan pangan nasional.
Angka itu memang terdengar spektakuler, tapi sejarah mencatat bahwa ambisi serupa pernah diluncurkan di masa lalu dengan hasil yang tidak sesuai harapan.
Proyek cetak sawah sejuta hektare di lahan gambut Kalimantan Tengah pada era Orde Baru, misalnya, justru berakhir dengan kegagalan yang menyisakan persoalan lingkungan dan sosial yang kompleks.
Dari pengalaman ini, bangsa ini belajar bahwa mencetak sawah baru tidak sesederhana menuangkan adonan untuk membuat kue, melainkan sebuah kerja panjang yang berhadapan dengan kondisi alam, budaya, dan dinamika sosial masyarakat setempat.
Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa semangat di balik program ini memiliki landasan filosofis yang kuat. Pemerintah ingin meningkatkan produksi pangan, terutama beras, agar kebutuhan dalam negeri dapat dipenuhi tanpa harus bergantung pada impor.
Lebih jauh, proyek ini juga diharapkan bisa membangun kemandirian pangan dalam jangka panjang, mengurangi kerentanan terhadap gejolak iklim global, dan tentu saja meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Papua dipandang sebagai wilayah yang tepat untuk mewujudkan ambisi ini karena memiliki lahan yang luas, subur, dan kondisi geografis yang relatif mendukung pengembangan pertanian skala besar.
Dengan kehadiran proyek ini, diharapkan pula ada percepatan pembangunan di wilayah timur Indonesia yang selama ini kerap tertinggal dibandingkan kawasan lain.
Meski begitu, keberhasilan program tidak bisa hanya diukur dari jumlah hektare lahan yang berhasil dicetak.
Ada sejumlah tantangan serius yang harus dijawab sejak awal. Pertama adalah soal lingkungan. Papua bukan sekadar tanah kosong yang siap diolah, melainkan rumah bagi ekosistem yang sangat kaya dengan flora dan fauna endemik.
Analisis dampak lingkungan yang komprehensif menjadi mutlak agar proyek ini tidak justru mengorbankan kekayaan alam Papua yang tak ternilai.
Kedua adalah pengelolaan lahan berkelanjutan. Tanpa strategi pengelolaan yang bijaksana, risiko kerusakan lingkungan dan konflik sosial bisa muncul, seperti yang pernah kita saksikan di proyek-proyek serupa sebelumnya.
Ketiga adalah keterlibatan masyarakat lokal. Papua bukan hanya soal lahan, tetapi juga tentang masyarakat adat yang memiliki kearifan lokal dan nilai budaya yang harus dihormati. Proyek sebesar ini akan gagal jika hanya dipandang dari perspektif teknokratis tanpa melibatkan mereka yang paling terdampak.
Keempat adalah infrastruktur pendukung. Padi yang tumbuh subur sekalipun akan sia-sia jika distribusinya terhambat oleh minimnya jalan, dermaga, dan jaringan transportasi.
Dan yang tidak kalah penting adalah menjaga keseimbangan antara kebutuhan pangan nasional dengan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan.
Terobosan Cerdas
Untuk menjawab tantangan tersebut, sejumlah terobosan cerdas ditawarkan. Teknologi pertanian presisi misalnya, bisa digunakan untuk meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi dampak lingkungan.
Sistem irigasi yang efisien dapat mengoptimalkan penggunaan air dan mengurangi risiko kekeringan.
Pemilihan varietas padi yang sesuai dengan kondisi tanah dan iklim Papua juga menjadi kunci agar produktivitas lahan benar-benar optimal.
Lebih jauh, pengelolaan lahan berbasis masyarakat menjadi penting agar mereka memiliki peran nyata, bukan sekadar penonton dalam proses pembangunan.
Infrastruktur yang ramah lingkungan dan kerja sama erat dengan masyarakat lokal diharapkan dapat menjadi fondasi kokoh bagi keberhasilan program ini.
Dalam konteks implementasi, beberapa langkah rekomendatif juga perlu ditegaskan. Perencanaan matang yang mencakup analisis lingkungan, sosial, dan ekonomi menjadi langkah awal yang tak boleh diabaikan.
Keterlibatan masyarakat lokal harus terwujud sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan agar aspirasi mereka terakomodasi. Teknologi yang digunakan pun harus disesuaikan dengan kondisi Papua, bukan sekadar meniru apa yang berhasil di daerah lain.
Pengelolaan lahan yang berkelanjutan akan memastikan ekosistem tetap terjaga, sementara pembangunan infrastruktur yang memadai akan mendukung kelancaran distribusi hasil panen.
Dukungan pemerintah yang konsisten, baik dari sisi kebijakan maupun anggaran, diperlukan untuk menjaga kesinambungan program. Kerja sama erat dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari petani hingga investor, akan memperkuat fondasi pelaksanaan.
Terakhir, pemantauan dan evaluasi berkala menjadi instrumen penting untuk memastikan proyek ini berjalan sesuai dengan tujuan awal dan mampu melakukan koreksi jika terjadi penyimpangan.
Optimisme tentu saja tetap diperlukan. Sebab, tanpa harapan yang menggerakkan, proyek sebesar ini akan kehilangan rohnya. Namun, optimisme harus disertai dengan kesadaran kritis dan sikap realistis.
Bangsa ini tidak ingin mengulang kesalahan masa lalu ketika program besar berakhir dengan kegagalan karena terburu-buru, abai pada kearifan lokal, dan mengesampingkan aspek lingkungan.
Justru dari pengalaman pahit itulah bangsa ini seharusnya belajar. Papua memiliki potensi besar, tetapi potensi itu hanya bisa diwujudkan jika diolah dengan bijak, adil, dan berkelanjutan.
Jika satu juta hektare sawah di Papua benar-benar berhasil diwujudkan dengan menghormati alam dan masyarakatnya, maka proyek ini tidak hanya akan menjadi jawaban atas kebutuhan pangan nasional, tetapi juga simbol bahwa Indonesia mampu membangun dengan cara yang bermartabat.
Saat padi menguning di tanah Papua, semoga yang dipanen bukan hanya butiran beras, melainkan juga keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan keharmonisan dengan alam. Itu adalah mimpi yang layak diperjuangkan bersama. *) Penulis adalah Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat.
