Manokwari (ANTARA) - Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XIV Papua dan Papua Barat mencatat saat ini terdapat 127 perguruan tinggi negeri dan swasta yang beroperasi di Tanah Papua.
Kepala LLDIKTI Wilayah XIV Papua dan Papua Barat Suriel Semuel Mofu di Manokwari, Sabtu, mengatakan jumlah tersebut terdiri dari lima Perguruan Tinggi Negeri (PTN), 75 Perguruan Tinggi Swasta (PTS), dan 47 perguruan tinggi kementerian.
"Perkembangan perguruan tinggi di Tanah Papua, khususnya swasta cukup pesat. Saat saya mulai memimpin tahun 2017 hanya ada 16 universitas, sekarang sudah 24 universitas," kata Mofu saat menghadiri peresmian Universitas Muhammadiyah Papua Barat.
Ia mengatakan 127 perguruan tinggi tersebut tersebar merata pada enam provinsi di Tanah Papua. Namun hanya Provinsi Papua dan Papua Barat yang memiliki perguruan tinggi negeri sekaligus swasta. Sedangkan di provinsi lain hanya memiliki satu jenis perguruan tinggi.
Sedangkan untuk tingkat akreditasi perguruan tinggi di Tanah Papua, kata dia, saat ini mencapai 90 persen baik di PTN maupun PTS. Padahal pada 2017 angka akreditasi baru sekitar 30 persen.
"Jumlah program studi di seluruh perguruan tinggi negeri dan swasta mencapai 704 prodi (program strudi),” katanya.
Ia mengatakan perkembangan pesat pembentukan perguruan tinggi harus dibarengi dengan kinerja LLDIKTI untuk memastikan kualitas. Baru-baru ini LLDIKTI menutup empat perguruan tinggi swasta karena tidak memenuhi standar kualitas.
Meski begitu, kata dia, Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi di Tanah Papua masih rendah, diperkirakan belum mendekati 30 persen. Padahal secara nasional APK Indonesia masih sekitar 31,45 persen pada 2023 dan meningkat menjadi 32 persen pada 2024.
Ini menunjukkan, lanjut dia, Tanah Papua tertinggal dari rata-rata nasional dan jauh dibandingkan negara tetangga, seperti Malaysia sekitar 43 persen atau Thailand hampir 49 persen.
Hal itu terjadi karena sebagian besar perguruan tinggi masih terpusat di kota, sedangkan banyak anak Orang Asli Papua (OAP) di daerah terpencil kesulitan melanjutkan kuliah karena akses terbatas dan keterbatasan ekonomi.
"Tantangan lain adalah penghasilan orang tua yang rata-rata di bawah Rp2 juta. Hal itu yang menyebabkan orang tua sulit membiayai anaknya kuliah,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya perhatian serius dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten, untuk memperkuat pemerataan akses pendidikan tinggi dan membuka peluang bagi OAP.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: LLDIKTI paparkan perkembangan pesat perguruan tinggi di Tanah Papua
