Sorong (ANTARA) - Perwakilan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Kota Sorong dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Sorong menyepakati pembentukan panitia khusus untuk menangani berbagai persoalan di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.
Kesepakatan itu dicapai setelah perwakilan aliansi mahasiswa yang melakukan unjuk rasa damai di depan Kantor DPRK Sorong menyampaikan aspirasi kepada perwakilan DPRK Sorong pada Selasa (2/9).
"Kami menerima aspirasi ini dan segera akan membahasnya bersama fraksi-fraksi untuk membentuk pansus sebagaimana yang diminta," kata Wakil Ketua II DPRK Sorong Michael Ricky Taneri.
Menurut dia, usul pembentukan panitia khusus atau pansus yang beranggotakan maksimal 15 orang akan disampaikan ke fraksi-fraksi di DPRK Sorong dalam satu hingga dua hari ke depan.
"Kami juga akan melibatkan perwakilan mahasiswa dalam setiap tahapan pembahasan pansus, agar keterlibatan publik menjadi bagian penting dari proses penyelesaian masalah di Kota Sorong," katanya.
Taneri mengatakan bahwa penyampaian aspirasi mahasiswa merupakan salah satu bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal pembangunan dan menjaga keharmonisan masyarakat di Kota Sorong.
Ketua Badko Himpunan Mahasiswa Islam Papua Barat Daya Abdul Qadir Loklomin menyampaikan bahwa aliansi mahasiswa menginginkan DPRK Sorong segera membentuk pansus untuk menyelidiki dan mengatasi berbagai persoalan di Kota Sorong.
"Pansus ini adalah bentuk kerja kolaboratif yang diharapkan mampu melahirkan solusi konkret atas persoalan-persoalan yang ada di tengah masyarakat," katanya.
Ia mengatakan, panitia khusus tersebut nantinya akan bertugas menyelidiki dan menghadirkan solusi untuk mengatasi persoalan lingkungan, politik, demokrasi, dan hak asasi manusia di Kota Sorong.
