Timika (ANTARA) - Aparat gabungan TNI dan Polri di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, masih terus melakukan siaga di sejumlah titik rawan, meskipun situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah itu cukup kondusif, tanpa adanya aksi demonstrasi massa.
Kabag Ops Polres Mimika AKP Hendri A Korwa di Timika, Kamis, mengatakan pengamanan Kota Timika melibatkan150 personel gabungan TNI-Polri ditambah Satuan Polisi Pamong Praja Mimika terus melakukan patroli keliling kota, terutama pada malam hari.
"Patroli skala besar yang ditingkatkan itu sudah berlangsung sejak Sabtu (30/8) hingga saat ini. Sampai sekarang situasi kamtibmas di Mimika, terutama di Kota Timika terpantau aman dan kondusif, semoga tetap seperti itu ke depan," kata Hendri.
Beberapa objek vital yang menjadi titik pengamanan oleh anggota TNI-Polri yaitu Kantor DPRK Mimika, Kantor Pusat Pemerintahan di SP3 Distrik Kuala Kencana dan beberapa tempat strategis lainnya.
Menyikapi berbagai peristiwa yang terjadi di luar Papua akhir-akhir ini, pada Selasa (2/9) lalu Aliansi Pemuda Mimika Bersatu yang merupakan gabungan dari 11 organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) dan kelompok Cipayung melakukan aksi damai dengan menggelar dialog dengan DPR Kabupaten Mimika.
Kelompok Pemuda Mimika saat itu menyerahkan 13 butir tuntutan kepada para wakil rakyat, antara lain penolakan kenaikan gaji serta tunjangan para wakil rakyat mulai dari tingkat pusat hingga di daerah, menolak kenaikan pajak yang membebani masyarakat.
Selanjutnya, mendesak reformasi di tubuh TNI-Polri, mengusut tuntas sejumlah kasus kekerasan dan pembunuhan terhadap peserta demonstrasi di seluruh Indonesia.
Tidak itu saja, Aliansi Pemuda Mimika Bersatu juga menyertakan sejumlah isu Papua dalam tuntutan mereka, di antaranya meminta pengusutan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua, menolak tindak kekerasan oleh aparat terhadap rakyat, menolak keras pemindahan tahanan politik ke luar Papua, serta meminta pengusutan kasus BBM ilegal dan tambang emas ilegal di Distrik Mimika Barat Tengah.
Para pemuda Mimika juga menuntut PT Freeport Indonesia dan perusahaan swasta lainnya agar transparan terkait jumlah tenaga kerja Orang Asli Papua (OAP) dan memprioritaskan perekrutan pencari kerja lokal.
Mereka juga menyatakan sikap menjaga kedamaian di Mimika dan menolak provokasi serta mendukung program pembangunan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
