Timika (ANTARA) - Dinas Sosial Kabupaten Mimika, Papua Tengah masih membuka pendaftaran bagi calon siswa Sekolah Rakyat yang akan menggelar pembelajaran dalam bulan September ini.
Pelaksana Tugas Kepala Dinsos Mimika Devota M Leisubun di Timika, Sabtu, mengatakan untuk tahun pertama, Sekolah Rakyat di Mimika akan menerima sebanyak 100 siswa, terdiri atas 50 siswa SMP dan 50 siswa SMA.
Meski sudah dibuka selama dua pekan, namun peminat calon siswa Sekolah Rakyat di Mimika masih sangat kurang.
"Kami sudah buka pendaftaran selama dua minggu, tapi yang mendaftar baru 39 anak untuk SMP dan 20 anak untuk SMA sehingga kami masih kekurangan 11 anak untuk SMP dan 30 anak untuk SMA serta cadangan sebanyak 10 orang," kata Devota.
Dinsos Mimika sudah memiliki data anak calon siswa program Sekolah Rakyat, terutama dari kalangan keluarga kategori kurang mampu alias miskin ekstrem dan siswa putus sekolah.
Tim Dinsos Mimika akan melakukan verifikasi data calon siswa program Sekolah Rakyat langsung ke rumah keluarga yang bersangkutan.
"Memang ada beberapa kendala yang ditemui tim saat turun ke lapangan. Ada orang tua yang tidak mau anaknya masuk di Sekolah Rakyat. Ada juga yang usia anak-anaknya sudah melampaui untuk masuk di SMP atau SMA," ujarnya.
Dalam implementasi program Sekolah Rakyat di Mimika, katanya, Kementerian Sosial melalui Dinsos setempat berkolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen)
Pihak Kemen PU menyiapkan fasilitas gedung, sementara tenaga pengajar disiapkan oleh pihak Kemendikdasmen.
Sejauh ini, Sekolah Rakyat di Mimika belum dibuka untuk tingkat SD. Penerimaan siswa SD Sekolah Rakyat di Mimika baru akan dilakukan setelah dibangun gedung dan fasilitas sekolah yang baru di kawasan Kampung Iwaka.
Untuk sementara waktu kegiatan belajar-mengajar Sekolah Rakyat di Mimika akan menggunakan fasilitas gedung bekas Wisma Atlet PON XX di jalan poros SP2-SP 5 Kelurahan Timika Jaya, Distrik Mimika Baru.
Saat ini gedung tersebut sedang dilakukan renovasi oleh pihak Kemen PU.
"Setelah renovasi gedungnya rampung, nanti Kementerian PU akan mengirim barang-barang seperti meja, kursi dan fasilitas pembelajaran lainnya. Kami akan menyiapkan penjaga asrama dan petugas pembersih," jelas Devota.

Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Melalui program ini, pemerintah memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini juga dirancang untuk membantu mengurangi angka putus sekolah serta meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.