Sorong (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani menyoroti sejumlah tantangan sektor pendidikan di Provinsi Papua Barat Daya, khususnya terkait angka rata-rata lama sekolah, kesiapan satuan pendidikan, dan angka putus sekolah.
"Pemerintah pusat telah menetapkan target rata-rata lama sekolah mencapai 13,88 tahun, atau lebih tinggi dari rata-rata nasional saat ini yang 13,21 tahun," jelasnya di Sorong, Selasa.
ia mengatakan bahwa capaian ini masih menjadi pekerjaan rumah yang harus ditangani serius oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
“Rata-rata lama sekolah ini harus benar-benar berjalan sesuai perencanaan. Harapan kita adalah mencapai 13,88 tahun, lebih tinggi dari rata-rata nasional saat ini,” katanya.
Lalu mengungkapkan bahwa angka kesiapan sekolah di Papua Barat Daya berdasarkan data 2021–2024 hanya sebesar 43,47 persen, masih jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 77,47 persen.
"Kondisi ini tentunya akan menghambat proses pembelajaran dan pemerataan pendidikan berkualitas di wilayah ini," ujarnya
Data dari Dapodik juga menunjukkan angka putus sekolah yang masih memprihatinkan di beberapa kabupaten di Papua Barat Daya.
Kabupaten Sorong Selatan SD 0,47 persen, SMP 0,41 persen. Kemudian Kabupaten Sorong SD 0,89 persen, SMP 0,17 persen, SMA 1,98 persen.
Selanjutnya, Kabupaten Tambrauw SD 0,97 persen, SMP 0,47 persen, Kabupaten Maybrat SD 0,53 persen dan SMP 2,09 persen.
“Angka-angka ini mengindikasikan masih adanya tantangan signifikan dalam meningkatkan akses dan keberlanjutan pendidikan di Papua Barat Daya,” ujarnya.
Berkaitan dengan kondisi itu, Komisi X DPR RI siap berkolaborasi dengan pemerintah provinsi dalam rangka menyukseskan berbagai program pendidikan yang telah dirancang oleh Pemerintah Pusat.
Komisi X DPR RI soroti tantangan pendidikan di PBD
Selasa, 7 Oktober 2025 14:04 WIB
Anggota Komisi X DPR RI berkunjung ke SMP Negeri 5 Kita Sorong pada kunjungan kerja di Papua Barat Daya, Senin (6/10/2025) ANTARA/Yuvensius Lasa Banafanu
