Sorong (ANTARA) - DPR RI melakukan kunjungan kerja strategis ke Provinsi Papua Barat Daya dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat terkait perkembangan pembangunan di Daerah Otonomi Baru (DOB) yang nantinya menjadi dasar implementasi kebijakan pemerintah pusat ke depan.
Ketua Komisi II DPR RI Dr Muhammad Rifqinizami Karsayuda, di Sorong, Jumat, mengatakan bahwa pihaknya siap mengawal seluruh persoalan krusial yang dihadapi masyarakat Papua Barat Daya sebagai bagian dari upaya menghadirkan negara untuk memenuhi kepentingan masyarakat.
“Kami datang untuk mendengarkan secara langsung agar solusi yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya dalam pertemuan bersama gubernur, bupati, dan wali kota se-Papua Barat Daya.
Dalam kesempatan tersebut, ia menjelaskan bahwa DPR RI telah menyiapkan langkah-langkah legislasi yang akan mengakomodasi berbagai persoalan daerah dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Otonomi Khusus Baru dan Perubahan Tata Kelola Wilayah.
“Kami ingin pembangunan di Papua tumbuh dari bawah, dengan masyarakat sebagai subjek, bukan objek pembangunan. Kami akan kawal ini sampai ke Senayan,” tegasnya.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan pemerintah daerah dari berbagai wilayah, mulai dari Kabupaten Tambrauw, Maybrat hingga Raja Ampat menyampaikan beragam persoalan yang dihadapi, di antaranya isu batas wilayah, konflik konservasi, status kepemilikan pulau, keterbatasan infrastruktur dasar, hingga pengelolaan potensi kelautan.
Salah satu isu yang paling disoroti datang dari masyarakat Raja Ampat yang menyampaikan keluhan bahwa mereka belum sepenuhnya merasakan manfaat ekonomi dari sektor pariwisata dan kekayaan alam laut yang begitu melimpah.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Tambrauw mengangkat persoalan konflik batas wilayah dengan Kabupaten Manokwari yang hingga kini belum tuntas meski Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan.
Selain itu, mereka juga meminta perhatian terhadap akses energi listrik, pembangunan jalan lintas, serta perlindungan wilayah konservasi yang tumpang tindih dengan permukiman warga.
“Seluruh persoalan ini akan kami bawa ke tingkat pusat untuk disampaikan langsung kepada Presiden dan kementerian terkait. Kita harapkan pada tahun 2027 akan terjadi perubahan besar, termasuk pembangunan infrastruktur, peningkatan fiskal daerah, serta penguatan peran masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam,” beber Rifqinizami.
Ia menegaskan bahwa Papua bukan sekadar wilayah administratif, melainkan wajah timur Indonesia yang harus disejahterakan bersama.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: DPR RI serap aspirasi pembangunan di Papua Barat Daya
