Pemkab Manokwari percepat bangun huntara nelayan Borobudur

Manokwari (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Manokwari, Papua Barat, mempercepat pembangunan rumah hunian sementara (huntara) bagi masyarakat nelayan di kawasan Borobudur, Manokwari Barat, sebagai bagian dari program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Manokwari.

Bupati Manokwari Hermus Indou di Manokwari, Selasa, mengatakan percepatan pembangunan dilakukan agar masyarakat nelayan segera menempati hunian yang lebih layak.

“Program ini bagian program prioritas Bupati dan Wakil Bupati. Kami ingin menghadirkan perubahan nyata, terutama dengan memperbaiki kawasan kumuh seperti di Borobudur, sekaligus membantu masyarakat nelayan yang setiap hari berjuang di laut,” kata Hermus usai meninjau pembangunan huntara.

Ia menjelaskan, pembangunan huntara ditujukan untuk memberikan tempat tinggal sementara yang layak bagi warga pesisir yang terdampak penataan kawasan permukiman.

Perjuangan para nelayan menjadi inspirasi bagi pemerintah untuk menyediakan fasilitas hunian yang layak. Pemerintah ingin memberi dukungan nyata agar masyarakat pesisir dapat hidup lebih baik.

Pembangunan huntara dilakukan di Kompleks Borobudur karena daerah tersebut pernah terjadi kebakaran hebat pada tahun 2021.

Namun meski dilanda bencana kebakaran, warga masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut yang mayoritas nelayan tetap bersabar, hingga akhirnya pemerintah memutuskan memberi bantuan huntara.

Ia mengatakan, progres pembangunan huntara saat ini telah mencapai sekitar 30 persen. Sebanyak 46 unit rumah huntara tengah dibangun, dan pemerintah juga menyiapkan renovasi gedung eks-BLK Manokwari untuk dijadikan hunian bagi 70 kepala keluarga.

“Kita berharap di akhir tahun nanti seluruh pembangunan ini bisa selesai, sehingga dapat diresmikan dan diserahkan kepada masyarakat untuk dimanfaatkan,” ujarnya lagi.

Pemkab Manokwari menggelontorkan anggaran dari APBD 2025 sebesar Rp11,8 miliar untuk membangun huntara tersebut.

Selain itu, pemda juga mengalokasikan Rp2,7 miliar sebagai kompensasi bagi warga terdampak, mencakup biaya sewa rumah, transportasi, dan kehilangan mata pencaharian.

“Pembangunan huntara ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat nelayan. Tanpa mereka, roda perekonomian daerah tidak bisa berjalan dengan baik,” kata Hermus.

Ia menambahkan, program pembangunan huntara akan dilakukan secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya, khususnya bagi lokasi yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan mendapat persetujuan pemilik hak ulayat.