Timika (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua Tengah mulai mengantisipasi dampak dari terhentinya operasi pertambangan PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk sementara waktu setelah insiden longsor material basah di area tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC) Tembagapura.
Bupati Mimika Johannes Rettob di Timika, Rabu, mengatakan terhentinya operasi pertambangan PTFI akan berimbas langsung terhadap penerimaan daerah dari sumber Dana Bagi Hasil (DBH) pajak bahan tambang PTFI.
"Jujur saja Kabupaten Mimika memang sangat tergantung dengan DBH sektor tambang PTFI. Kalau kita melihat situasi yang terjadi saat ini, sudah pasti APBD Mimika tahun 2026 akan sangat terdampak," kata John Rettob.
Dalam kondisi normal, katanya, pada 2026 Mimika seharusnya menerima DBH tambang sebesar lebih dari Rp3 triliun.
Namun dengan terbitnya kebijakan pemerintah pusat (Peraturan Menteri Keuangan) tentang adanya efisiensi anggaran, maka DBH tambang yang diterima Mimika pada 2026 akan berkurang 50 persen menjadi hanya Rp1,5 triliun.
"Walaupun operasional PTFI normal, tetap ada pemotongan DBH sebesar 50 persen karena ada kebijakan pemerintah pusat terkait efisiensi anggaran. Kami juga mendengar bahwa dana Otsus Papua juga dipotong, sementara DAU dan DAK tidak ada pengurangan," ujar mantan Wakil Bupati Mimika periode 2019-2024 itu.
Dengan kondisi seperti itu, John Rettob memprediksi APBD Mimika tahun 2026 akan mengalami penurunan signifikan dari kondisi tahun ini yang mencapai Rp6,8 triliun menjadi hanya sekitar lebih dari Rp5 triliun.
Menyikapi kondisi itu, Bupati dan Wakil Bupati Mimika meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) setempat memperketat penganggaran setiap kegiatan yang akan dikerjakan pada 2026.
"Yang diakomodir yaitu hanya program-program prioritas yang betul-betul menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, dimana visi-misi pemerintahan kami yaitu membangun dari kampung ke kota. Hal-hal yang prioritas yaitu soal infrastruktur dasar, bagaimana meningkatkan perekonomian masyarakat, sektor pendidikan dan juga sektor kesehatan," jelas John Rettob.
Hal lain yang akan dibenahi oleh Pemkab Mimika yaitu menekan perjalanan dinas pejabat dan staf serta belanja pegawai.
Bupati Rettob mengatakan anggaran yang digelontorkan Pemkab Mimika untuk belanja pegawai sangat besar untuk membiayai lebih dari 9.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu PNS dengan jumlah lebih dari 4.000 orang dan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dengan jumlah lebih dari 4.000 orang.
"Sampai sekarang tenaga P3K itu diserahkan ke daerah untuk membiayai. Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) sedang memperjuangkan agar gaji P3K ini dibayar oleh pusat karena sangat membebani anggaran pemerintah daerah," ujarnya.
Operasi pertambangan PTFI untuk sementara waktu dihentikan semenjak terjadi insiden longsor material basah di area tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC) Tembagapura pada 8 September 2025.
Insiden itu mengakibatkan tujuh pekerja kontraktor meninggal dunia dan tambang bawah tanah GBC yang memproduksi sekitar 60 persen konsentrat tembaga dan emas PTFI mengalami kerusakan berat.
