Manokwari (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) mendorong percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Provinsi Papua Barat sebagai bagian dari upaya menekan kemiskinan ekstrem di daerah tersebut.
Kepala Balai Besar Kemensos Regional VI Jayapura John H Mampioper di Manokwari, Jumat, mengatakan implementasi program strategis nasional itu masih terkendala kesiapan daerah, terutama terkait status dan legalitas lahan.
Program Sekolah Rakyat merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem.
"Kami terus berupaya agar program strategis ini bisa berjalan lancar," ujarnya.
Dia menyebut Kabupaten Manokwari menjadi salah satu daerah prioritas intervensi, karena tercatat memiliki penduduk miskin terbanyak di wilayah Papua Barat berdasarkan DTSEN.
Data DTSEN mencatat Manokwari memiliki sekitar 36.661 individu pada Desil 1 dan 18.000 individu pada Desil 2, yang mencerminkan kesejahteraan masyarakat masih rendah.
"Sehingga perlu percepatan intervensi melalui Sekolah Rakyat,” kata John Mampioper.
Selain Manokwari, kata dia, pengajuan Sekolah Rakyat tahap II juga disampaikan sejumlah kabupaten, seperti Manokwari Selatan, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Fakfak, Kaimana, dan Pegunungan Arfak.
Namun sebagian besar belum dapat diproses karena lahan yang disiapkan oleh masing-masing pemerintah daerah belum berstatus clear and clean, terutama dari sisi sertifikasi dan pelepasan tanah adat.
“Kami berharap pemerintah daerah segera menyiapkan dokumen legalitas lahan, termasuk sertifikat BPN, agar pembangunan bisa dimulai tahun depan,” ujarnya.
Dalam rapat bersama Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Papua Barat dan sejumlah kelompok kerja seperti Papua Cerdas, Papua Sehat, dan Papua Produktif, disepakati perlunya sinergi lintas instansi untuk mempercepat program.
BP3OKP akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Papua Barat, termasuk Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Dukcapil, dan Bappeda.
“Kabupaten yang sudah siap seperti Manokwari Selatan akan segera diverifikasi oleh Kemensos dan Kementerian PUPR. Jika dokumennya lengkap, pembangunan dapat dimulai tahun depan,” ucap John Mampioper.
Selain Sekolah Rakyat, Kemensos juga mengimplementasikan 12 Program Strategis Nasional (12 PAS) seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, layanan kesehatan gratis, dan pemberdayaan masyarakat melalui Komunitas Adat Terpencil (KAT).
“Seluruh program ini bertujuan memenuhi kebutuhan dasar dan mempercepat pengentasan kemiskinan. Karena itu validasi data kemiskinan melalui DTSEN sangat penting agar penyaluran bantuan tepat sasaran,” katanya.
Ia menegaskan program Sekolah Rakyat merupakan peluang strategis bagi pemerintah daerah karena seluruh pendanaannya bersumber dari APBN.
“Ini kesempatan untuk mempercepat akses pendidikan, layanan sosial, dan kesehatan tanpa membebani APBD,” ujar John Mampioper.
Anggota Pokja Papua Cerdas BP3OKP Papua Barat Arius Mofu menyebut dari enam provinsi di wilayah kerja Regional VI Kemensos, baru tiga yang menjalankan Sekolah Rakyat tahap pertama, yakni Papua, Papua Selatan, dan Papua Tengah.
Untuk enam provinsi lainnya yaitu Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua Pegunungan, belum merealisasikan pembangunan Sekolah Rakyat karena terkendala kesiapan daerah.
“Untuk Papua Barat, tahap pertama belum berjalan karena belum ada kesiapan provinsi maupun kabupaten. Padahal surat edaran dari Menteri Sosial dan Kementerian Dalam Negeri sudah keluar sejak Maret 2025,” katanya.
Mofu menyebut persoalan lahan masih menjadi hambatan utama dalam banyak program pembangunan di Tanah Papua. Ia menilai pemerintah daerah bisa memanfaatkan aset pemerintah sambil menunggu penyelesaian lahan permanen.
“Misalnya kompleks di kawasan Abbasi, Manokwari, sekitar tujuh hektare, dapat dipakai sementara untuk Sekolah Rakyat. Gedung bertingkat di Bumi Marina juga bisa dimanfaatkan sebagai asrama siswa,” ujarnya.
Ia menegaskan percepatan pelaksanaan diperlukan karena program Sekolah Rakyat menyasar peningkatan kualitas SDM masyarakat miskin dan rentan miskin.
Program Sekolah Rakyat merupakan sekolah berasrama yang dibiayai penuh oleh APBN dan diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin agar memperoleh pendidikan, pembentukan karakter, keterampilan, dan kemandirian secara terpadu.
Mofu menyampaikan pihaknya akan menindaklanjuti arahan Kemensos dengan berkoordinasi bersama kepala daerah dan instansi terkait.
“Setelah kunjungan Kepala BP3OKP RI bersama Wakil Presiden awal November nanti, kami akan turun ke kabupaten memastikan kesiapan lahan dan percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Papua Barat,” katanya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kemensos ungkap kendala percepat bangun Sekolah Rakyat di Papua Barat
