Sorong (ANTARA) - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Sorong, Papua Barat Daya melakukan pendataan para pensiunan guru dan akan memasuki masa pensiun guna mengoptimalkan ketersediaan serta kualitas tenaga pengajar di seluruh satuan pendidikan di wilayah tersebut.
Kepala Disdikbud Kota Sorong, Yuli Kirihio di Sorong, Rabu, mengatakan pendataan ini penting untuk memastikan kebutuhan guru tetap terpenuhi seiring adanya guru yang pensiun setiap tahun.
“Saat ini kami sedang melakukan pendataan karena setiap tahun ada guru yang pensiun," katanya.
Tahun 2025 saja, tercatat 61 guru pensiun dan pada 2026 ini akan ada 68 guru memasuki masa pensiun.
Secara kuantitas jumlah guru di Kota Sorong relatif mencukupi, namun masih terdapat kekurangan guru mata pelajaran tertentu di sejumlah sekolah.
“Karena itu kami mendata sekolah-sekolah mana saja yang masih kekurangan guru, khususnya guru mata pelajaran, untuk kemudian diajukan ke BKD melalui mekanisme pengangkatan atau penempatan,” ujarnya.
Berdasarkan data Disdikbud Kota Sorong, jumlah guru yang bertugas saat ini terdiri atas 1.123 guru PNS, 206 guru honorer di sekolah negeri, 764 guru PPPK, 99 guru PPPK formasi 2025, serta 10 guru PPPK paruh waktu tahun 2025.
Selain pendataan kuantitas guru, Disdikbud Kota Sorong juga terus mendorong peningkatan kualitas dan kompetensi guru melalui berbagai program pelatihan dan pengembangan profesional.
“Program peningkatan kualitas guru sebenarnya sudah banyak, baik melalui pelatihan, bimbingan berjenjang, maupun program pembelajaran yang difasilitasi kementerian dan pengawas,” katanya.
Yuli menegaskan bahwa kualitas guru sangat berpengaruh terhadap mutu pembelajaran dan capaian akademik siswa.
“Kalau kualitas guru rendah, itu akan berdampak langsung pada siswa. Karena itu saya mengimbau kepada guru-guru untuk aktif mengikuti pelatihan-pelatihan yang bertujuan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme,” ujarnya.
Ia juga meminta peran aktif para pengawas sekolah untuk terus menyampaikan kondisi riil di lapangan, termasuk jika terdapat kendala dalam proses pembelajaran.
“Dengan guru yang kompeten dan termotivasi, kami berharap kualitas pendidikan anak-anak di Kota Sorong semakin baik dan tidak terjadi kesenjangan kemampuan antarsiswa,” katanya.
Terkait keberadaan guru honorer, Yuli menjelaskan bahwa sejak diterapkannya kebijakan sekolah gratis, pembiayaan guru honorer tidak lagi dibebankan kepada orang tua melalui komite sekolah.
“Sekarang guru-guru honorer itu diakomodasi melalui kebijakan sekolah gratis, sehingga orang tua tidak lagi dibebani iuran untuk membayar guru,” ujarnya.
Menurut Yuli, langkah pendataan dan optimalisasi tenaga pengajar ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Pemkot Sorong untuk menjaga mutu pendidikan sekaligus memastikan pemerataan guru di seluruh sekolah.
