Program sekolah gratis di Kota Sorong menyasar 50.369 siswa

Sorong (ANTARA) - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Sorong mencatat program sekolah gratis yang dicanangkan Wali Kota Sorong Septinus Lobat bersama Wakil Wali Kota Anshar Karim telah menjangkau 50.369 siswa dari 274 sekolah di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga SMA/SMK.

Kepala Disdikbud Kota Sorong Yuli Kirihio di Sorong, Selasa, mengatakan program tersebut hadir untuk menghapus praktik pungutan biaya pendidikan, khususnya uang komite sekolah, yang selama ini memberatkan orang tua murid.

“Selama ini sekolah memungut uang komite dengan besaran yang bervariasi, baik di sekolah negeri maupun swasta. Dengan adanya program sekolah gratis ini, khusus untuk sekolah negeri, tidak boleh ada pungutan satu rupiah pun kepada siswa,” tegas Yuli.

Ia menjelaskan pemerintah daerah memberikan subsidi langsung kepada sekolah-sekolah negeri sehingga seluruh biaya operasional dasar yang sebelumnya dibebankan melalui uang komite kini ditanggung pemerintah.

Dengan demikian, kata dia, orang tua tidak lagi dibebani biaya seragam, SPP, maupun pungutan lain saat anak masuk sekolah.

Selain itu, kata dia, kebijakan sekolah gratis juga berlaku penuh di seluruh sekolah negeri dari kelas satu hingga kelas akhir. Jika masih ditemukan pungutan dalam bentuk apa pun, pihaknya meminta masyarakat segera melaporkannya kepada Disdikbud Kota Sorong.

“Kalau masih ada pungutan, bahkan seribu rupiah sekalipun, segera laporkan ke dinas. Kami sudah mengimbau seluruh kepala sekolah dan guru bahwa tidak ada lagi pungutan di sekolah negeri,” ujarnya.

Sementara itu, untuk sekolah swasta, Yuli menjelaskan pemerintah tetap memberikan subsidi, namun dengan skema berbeda. Hal tersebut karena sekolah swasta memiliki sistem pembiayaan yang diatur oleh yayasan masing-masing.

“Pemerintah tidak bisa mengintervensi terlalu jauh sekolah swasta. Kami beri subsidi, khususnya untuk sekolah swasta kategori menengah ke bawah. Namun untuk sekolah swasta elit, subsidi tidak diberikan dan pembiayaan tetap mengikuti aturan yayasan,” katanya.

Selain pembebasan biaya pendidikan, Pemkot Sorong juga menyediakan seragam gratis bagi siswa baru pada semua jenjang pendidikan, mulai dari TK hingga SMA/SMK.

"Kebijakan ini diharapkan semakin meringankan beban ekonomi keluarga, terutama yang memiliki lebih dari satu anak usia sekolah," ujarnya.

Yuli menambahkan, anggaran program sekolah gratis pada 2024 baru dapat direalisasikan pada akhir tahun karena menyesuaikan dengan proses penetapan APBD perubahan, mengingat kepala daerah dilantik setelah APBD awal ditetapkan, sehingga penyaluran dana pun dilakukan pada Desember langsung ke rekening sekolah.

“Dana ini bukan untuk kepentingan sekolah semata, tetapi untuk menunjang proses belajar mengajar, seperti operasional sekolah dan perbaikan fasilitas ringan. Tujuannya agar orang tua tidak lagi terbebani biaya apa pun,” ujarnya.

Ia berharap program sekolah gratis dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah serta memberi kesempatan yang sama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mengenyam pendidikan tanpa hambatan biaya.

Sebelumnya, Wali Kota Sorong Septinus Lobat mengatakan bahwa anggaran untuk keberlangsungan program sekolah gratis telah disiapkan senilai Rp17 miliar.

"Anggaran sudah kita siapkan sebesar Rp17 miliar untuk memastikan program ini tetap berlanjut," katanya.