Disdik Manokwari data sekolah untuk penerapan Pendidikan Gratis

Manokwari (ANTARA) - Dinas Pendidikan (Disdik) Manokwari, Papua Barat melakukan pendataan sekolah sebagai langkah awal penerapan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Manokwari Pardjiyanti di Manokwari, Selasa, mengatakan pendataan tersebut menjadi dasar penentuan penerima manfaat sebelum kebijakan pendidikan gratis diterapkan di jenjang TK hingga SMA/SMK.

“Pendataan sekolah sudah kami lakukan, terutama untuk penerima manfaat pendidikan gratis dan datanya sudah ada di Dinas Pendidikan. Pendataan sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan Perda,” ujarnya.

Ia mengatakan pendataan meliputi seluruh satuan pendidikan di Manokwari, yakni 136 SD, 45 SMP, serta 25 SMA/SMK, baik negeri maupun swasta.

Ia mengatakan setelah melakukan pendataan sekolah, saat ini pihaknya tengah menunggu regulasi turunan Perda Pendidikan Gratis, yaitu Peraturan Bupati terkait petunjuk teknis (Juknis) pelaksanaan pendidikan gratis

Juknis menjadi dasar hukum implementasi Perda Pendidikan Gratis. Dinas Pendidikan tidak dapat mengimplementasikan program pendidikan gratis sebelum regulasi teknis diterbitkan.

“Proses penyusunan Juknis sudah berjalan dan kami masih menunggu regulasi itu diumumkan. Perbup Juknis menjadi pedoman agar kami tidak menyalahi aturan,” katanya.

Ia menjelaskan program pendidikan gratis mencakup pembiayaan seragam dan beasiswa kurang mampu melalui Program PINTAR.

Selain itu, ada juga pendampingan dana BOS melalui BOS Daerah yang membiayai dukungan sarana prasarana yang bersinergi dengan program pemerintah pusat.

Pembiayaan Pendidikan Gratis bersumber dari dana otonomi khusus (Otsus) dan dana alokasi umum (DAU), penggunaan dana disesuaikan dengan sasaran bantuan.

“Jika penerimanya pelajar asli Papua, menggunakan dana Otsus, sedangkan untuk pelajar non-OAP menggunakan DAU,” ujarnya.

Ia memastikan Dinas Pendidikan siap melaksanakan Perda setelah petunjuk teknis resmi diumumkan pemerintah daerah.

“Perda sudah ada, sementara petunjuk teknisnya sedang berproses. Ketika sudah diumumkan, baru kami laksanakan pendidikan gratis di seluruh jenjang,” katanya.