Nabire (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nabire, Papua Tengah, mengoptimalkan peran pemerintah kampung dalam menyukseskan pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang ditetapkan sebagai salah satu program prioritas pada tahun 2026.
Kepala Dinkes Nabire Silas Elias Numobogre, di Nabire, Jumat, mengatakan keberhasilan CKG tidak dapat dicapai hanya oleh sektor kesehatan, tetapi memerlukan dukungan lintas sektor, termasuk pemerintah kampung, puskesmas, pemerintah distrik, serta TNI-Polri.
“Pemerintah kampung kami libatkan langsung dalam pelaksanaan CKG di wilayah masing-masing. Pemerintah kampung dapat mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelayanan kesehatan, termasuk CKG,” kata Silas.
Menurut dia, dana kampung dapat digunakan untuk mendukung sektor kesehatan, pendidikan, pengembangan masyarakat, maupun kegiatan keagamaan, sehingga memiliki ruang untuk menunjang pelayanan CKG di tingkat kampung.
Pelayanan CKG di kampung justru dinilai lebih maksimal karena jumlah penduduk yang relatif sedikit serta didukung pemanfaatan posyandu sebagai titik layanan kesehatan.
Petugas puskesmas juga bisa memanfaatkan berbagai kegiatan kemasyarakatan untuk memberikan layanan CKG.
“Di kampung, pelayanan bisa lebih fokus. Petugas puskesmas memanfaatkan posyandu dan kegiatan masyarakat sehingga CKG dapat menjangkau lebih banyak warga,” ujarnya.
Ia menambahkan, pelaksanaan CKG dilakukan di seluruh puskesmas di Kabupaten Nabire yang berjumlah 32 puskesmas dan dicanangkan secara rutin sesuai standar operasional prosedur (SOP) dari Kementerian Kesehatan.
Pelaksanaan CKG dikolaborasikan dengan program kesehatan ibu dan anak guna menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta stunting.
Kabupaten Nabire memiliki 15 distrik dengan sejumlah wilayah termasuk kategori tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Oleh karena itu, Dinkes Nabire memprioritaskan dukungan lintas sektor dalam penyediaan transportasi tenaga kesehatan, mengingat sebagian wilayah hanya dapat dijangkau menggunakan pesawat atau speedboat.
“Tantangan kami masih pada ketersediaan bahan medis habis pakai (BMHP) yang kerap terlambat dikirim dari pusat. Namun tenaga kesehatan tetap memaksimalkan peralatan yang ada, misalnya pemeriksaan tekanan darah yang tidak membutuhkan BMHP,” kata Silas.
Ia berharap penguatan peran kampung dan koordinasi lintas sektor dapat mempercepat capaian CKG serta mendorong peningkatan derajat kesehatan masyarakat Nabire secara menyeluruh.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemkab Nabire optimalkan peran kampung dalam sukseskan CKG
