785 aparat TNI-Polri bersiaga amankan aksi massa di Nabire

Nabire (ANTARA) - Sebanyak 785 personel aparat gabungan TNI-Polri didukung Satpol PP Pemprov Papua Tengah dan Pemkab Nabire bersiaga untuk mengamankan aksi massa menolak operasi, PT Freeport Indonesia yang akan diadakan pada 7 April 2026.

Kapolres Nabire Samuel D Tatiratu di Nabire, Senin, mengatakan, pihaknya telah menerima surat pemberitahuan aksi demonstrasi oleh Front Gerakan Rakyat yang menolak operasional PTFI dan pengungkapan konflik Dogiyai.

“Untuk memastikan kesiapan personel, hari ini kita selenggarakan apel untuk melihat kesiapan sarana prasarana dalam menghadapi dinamika penyampaian aspirasi besok,” ujarnya.

Ia mengatakan, surat tanda terima pemberitahuan (STTP) untuk aksi massa tersebut telah ditolak karena persyaratan formil yang tidak terpenuhi dan sikap penyelenggara yang tidak kooperatif.

Dalam surat penyampaian tersebut, koordinator lapangan menggunakan nama samaran sehingga tidak ada penanggung jawabnya serta tidak mencantumkan jumlah massa.

Meskipun begitu, aparat keamanan gabungan TNI-Polri memutuskan untuk mengambil langkah preventif maksimal dan tetap mengawal penyampaian aspirasi masyarakat.

Namun, dalam penyampaian aspirasi, para pemuda dan mahasiswa dilarang untuk melakukan aksi pawai jarak jauh atau long march.

“Bukan kami menolak penyampaian aspirasi masyarakat, tapi aspirasi harus disampaikan di tempat tujuan yang dicantumkan dalam surat mereka yaitu Kantor DPRP Papua Tengah,” ujarnya.

Ia mengatakan, pihaknya memberikan pengamanan ekstra untuk lima titik kumpul massa guna mencegah long march yang dapat mengganggu stabilitas keamanan.

Aparat juga telah menyediakan masing-masing dua truk untuk mengangkut massa agar bisa menyampaikan aspirasi di DPRP Papua Tengah.

“Masyarakat Nabire sudah trauma, setiap ada aksi long march pasti menimbulkan gesekan-gesekan dan gejolak keamanan, itu yang kita cegah,” ujarnya.

Ia mengatakan, dalam melakukan pengaman aksi demonstrasi, seluruh personel harus mematuhi prosedur tetap (protap) atau SOP pengamanan dan menjunjung tinggi profesionalisme.

“Kita memberikan pelayanan terhadap penyampaian aspirasi ini sehingga wajib hukumnya agar kita sebagai aparat untuk bisa memiliki rasa sabar yang besar,” ujarnya.