Papua Tengah turunkan angka ATS dalam dua tahun

Nabire (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Tengah berhasil menurunkan jumlah anak tidak sekolah (ATS) sebanyak 74.646 anak dalam dua tahun terakhir melalui berbagai program perluasan akses pendidikan yang dijalankan di delapan kabupaten.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah Nurhaidah di Nabire, Senin, mengatakan berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, jumlah ATS di Papua Tengah tahun 2024 berjumlah 205.764 anak dan berhasil turun menjadi 131.118 anak per April 2026.

“Dari beberapa strategi pendekatan penuntasan ATS yang sudah dilakukan menunjukkan tren positif atas penurunan ATS di Papua Tengah,” katanya.

Ia menjelaskan penanganan ATS menjadi salah satu prioritas karena berdampak langsung terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sekaligus pemenuhan hak pendidikan bagi setiap anak.

Program tersebut juga sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah serta program prioritas Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa dan Wakil Gubernur Deinas Geley di bidang pendidikan.

Untuk mempercepat penuntasan ATS, Pemprov Papua Tengah melalui Disdikbud telah menjalankan sejumlah program prioritas, di antaranya pendidikan gratis dan beasiswa bagi siswa SMP, SMA, SMK, SLB, dan mahasiswa, pendidikan berpola asrama, sekolah sepanjang hari, penempatan guru di daerah 3T, penguatan kompetensi guru melalui program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

Selain itu, tahun ini pihaknya juga tengah menyusun peta jalan penanganan ATS agar strategi yang diterapkan lebih terarah, terukur, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara terkoordinasi.

Ia mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung percepatan penanganan ATS sehingga jumlah anak yang kembali memperoleh akses pendidikan terus meningkat.

Disdikbud Papua Tengah juga akan mempelajari berbagai praktik baik dari daerah lain untuk menjangkau anak-anak yang belum pernah bersekolah maupun yang putus sekolah akibat berbagai faktor, termasuk kenakalan remaja, penyalahgunaan zat adiktif, kondisi ekonomi keluarga, dan hambatan geografis.

“Kami akan banyak belajar dari praktik baik daerah lain agar penanganan ATS di Papua Tengah semakin efektif dan menjangkau seluruh anak yang belum mendapatkan hak pendidikannya,” katanya.

Menurut dia, persoalan anak tidak sekolah telah lama menjadi tantangan utama pembangunan pendidikan di Papua Tengah karena dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kondisi geografis, keterbatasan infrastruktur, hingga persoalan sosial dan ekonomi masyarakat.

Ia menegaskan pendidikan merupakan hak dasar setiap anak sehingga pemerintah daerah terus berupaya menghadirkan layanan pendidikan yang menjangkau seluruh wilayah.

“Di Papua Tengah kami memiliki tantangan geografis yang berat, akses infrastruktur yang belum merata, serta beragam faktor sosial budaya yang mempengaruhi partisipasi sekolah. Namun hal ini tidak menjadi alasan untuk berhenti berusaha,” ujarnya.