(Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten) DPRK Teluk Wondama, Papua Barat melaksanakan konsultasi ke sejumlah kementerian/lembaga lembaga guna membahas optimalisasi kinerja alat kelengkapan dewan dan kepastian status tenaga honorer daerah tersebut.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Teluk Wondama Soleman Karubuy di Jakarta, Jumat, mengatakan konsultasi dilakukan selama sepekan sejak Senin (29/7) guna menyampaikan berbagai isu strategis.
"Ada sejumlah masukan terkait permasalahan aktual di daerah, mulai dari penerimaan ASN, pembangunan infrastruktur, hingga penguatan hubungan kemitraan eksekutif dan legislatif," ujar Karubuy.
Dia menyebut kementerian/lembaga yang menjadi tujuan pelaksanaan konsultasi antara lain, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB).
Kemudian, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, dan beberapa lainnya untuk mencari solusi efektif atas aspirasi masyarakat.
"Konsultasi ini juga menjadi kesempatan bagi DPRK untuk memberikan masukan terkait permasalahan yang dihadapi di Kabupaten Teluk Wondama," katanya.
Sekretaris Komisi A DPRK Teluk Wondama Robert Gayus Baibaba menyebut dalam pertemuan dengan Kementerian PANRB, pihaknya meminta perhatian khusus soal tenaga honorer yang belum mendapat kepastian status kepegawaian.
Komisi A DPRK juga mengusulkan penambahan kuota penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) bagi Kabupaten Teluk Wondama, terutama untuk formasi guru dan tenaga kesehatan.
"Kami minta pemerintah pusat beri kepastian tentang nasib tenaga honorer di luar 546 (yang sudah lolos dalam seleksi administrasi menjadi ASN)," ujar Robert.
DPRK berharap hasil konsultasi tersebut dapat menjadi landasan perumusan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat daerah, terutama dalam mendorong pemerataan pembangunan.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Tengah 2025