Manokwari (ANTARA) - Wakil Bupati Mimika, Papua Johannes Rettob menanggapi adanya pernyataan ketidakpuasan dari sekelompok orang tentang kehadirannya di Nabire dalam acara kunjungan Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo pada 25 Juli 2022 lalu.
Dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Manokwari, Jumat, John Rettob mengaku menghadiri acara yang diselenggarakan Wamendagri di Nabire atas undangan resmi dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Wakil Bupati Mimika, secara terpisah dari undangan Bupati Mimika Eltinus Omaleng.
"Sehingga sudah menjadi kewajiban saya memenuhi undangan tersebut. Artinya kehadirannya di Nabire sebagai representasi Pemerintah Kabupaten Mimika dan masyarakat Mimika," ujarnya.
Selanjutnya John, demikian sapaan akrabnya, menyebut kehadirannya di Nabire sebagai bentuk penghargaan kepada semua pihak yang telah berkorban memperjuangkan Provinsi Papua Tengah.
"Ini sejarah perjuangan dan memakan korban. Sekarang, Provinsi Papua Tengah sudah jadi, soal ibu kota provinsi itu urusan lain," kata mantan Kepala Dishubkominfo Mimika itu.
Lebih lanjut John menyebut penetapan Nabire sebagai ibukota Provinsi Papua Tengah melalui keputusan pleno DPR RI dan sudah ditetapkan dalam undang-undang.
"Secara de facto dan de jure saat ini Nabire ibukota Provinsi Papua Tengah. Terlepas kemudian apabila ada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang misalnya membatalkan UU tersebut maka berbagai hal yang berkaitan dengan ibukota Papua Tengah di Nabire otomatis dibatalkan demi hukum," bebernya.
Selama ini sebagai Wakil Bupati yang resmi dipilih oleh rakyat melalui Pilkada, John mengaku tidak pernah dilibatkan dalam tim pemekaran Provinsi Papua Tengah, sehingga secara kapasitas sebagai wakil bupati maupun secara pribadi, dirinya merasa bahwa tidak ada masalah dengan penetapan Nabire sebagai ibu kota Papua Tengah.
"Kegiatan di Nabire merupakan agenda nasional sehingga saya sebagai Wakil Bupati Mimika tetap menghadiri acara tersebut sebagai bentuk kepatuhan pada negara," ujarnya.
Acara yang berlangsung di Nabire tersebut lebih pada melihat kesiapan Nabire menjadi ibukota provinsi. Dalam acara tersebut diserahkan asset dari Kabupaten Nabire untuk dipakai Pemprov Papua Tengah, dan hibah tanah 75 hektare untuk pembangunan kantor pemerintahan dari masyarakat kepada Provinsi Papua Tengah melalui Bupati Nabire.
"Itu urusan Pemda Nabire. Kegiatan Bapak Wamendagri bersama para pejabat dari semua kabupaten di Nabire juga sekaligus melihat langsung lokasi rencana ibukota provinsi di Wanggar," jelasnya.
Untuk mendukung Pemprov Papua Tengah, semua kabupaten di Papua Tengah diharapkan dapat menghibahkan 100 orang ASN-nya untuk bekerja di Propinsi Papua Tengah.
"Tidak ada diskusi atau tanya jawab dalam acara tersebut. Semua Wakil Bupati dari delapan kabupaten hadir dalam acara itu. Soal ketidakikutsertaan pejabat Mimika dalam ruang pertemuan, itu terserah. Saya tidak larang, panitia lokal juga tidak menghalangi dan alasannya dapat ditanyakan langsung kepada mereka, walaupun sebenarnya saya tahu," ungkapnya.
Adapuin penandatanganan dokumen apapun oleh para Bupati atau Wakil Bupati atau yang mewakili hanya bersifat formalitas.
"Tanpa tanpa tanda tangan atau parafpun sudah menjadi tanggung jawab daerah cakupan untuk memberikan hibah kepada provinsi baru. Ini amanat UU no 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan mau tidak mau harus kita laksanakan. Kalau kita tidak mau justru akan menjadi bumerang untuk kita sendiri dan dianggap sebagai bentuk pembangkangan kepada negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Dengan adanya Provinsi Papua Tengah, katanya, diharapkan para Aparatur Sipil Negara memiliki kesempatan baru.
Seluruh komponen di Mimika terutama ASN harus menggunakan peluang ini untuk berkarya di provinsi, mengembangkan wawasan, terutama bagi Orang Asli Papua secara khusus untuk Amungme dan Kamoro yang sudah punya pangkat dan golongan tinggi.
"Kita bangga bila dari Mimika ada yang menjadi kepala dinas, Kantor atau biro di Provinsi Papua Tengah. Ambil peluang dan kesempatan ini. Mari kita menghargai sejarah perjuangan orang-orang yang telah bertahun-tahun memperjuangkan Pemekaran Provinsi Papua Tengah. Ada korban jiwa, harta benda, mental dalam perjuangan ini. Perjuangan itu sudah berhasil. Provinsi Papua Tengah sudah jadi dan sudah ada. Kita tinggal mendukung, menyesuaikan dan menggunakannya. Kalau masalah ibukota Propinsi, itu hal yang lain," jelasnya.
Ia menambahkan bahwa manusia boleh merencanakan, tapi Tuhan yang menentukan,
"Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Mungkin Tuhan punya rencana besar dan lebih indah untuk Mimika," paparnya.
