Kemenkeu salurkan DAU Rp370 miliar ke Papua Barat

Manokwari (ANTARA) - Kementerian Keuangan telah menyalurkan Dana Alokasi Umum (DAU) Januari Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp370,80 miliar kepada provinsi, kabupaten, dan kota seluruh Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat Bayu Andy Prasetya di Manokwari, Selasa, mengatakan persiapan penyaluran telah dilaksanakan sejak bulan Desember 2022 untuk 12 pemda dengan total penyaluran mencapai Rp370,80 miliar oleh KPPN.

"Pada tanggal 2 Januari 2023, seluruh KPPN yaitu KPPN Manokwari, Sorong, dan Fakfak telah memindahbukukan DAU periode Januari 2023 ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) masing-masing Pemda di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya," kata Andy.

Dia menyebut, mekanisme penyaluran DAU 2023 berbeda dengan tahun sebelumnya di mana penyalurannya melalui Kantor Pelayanan perbendaharaan Negara (KPPN) di daerah masing-masing.

"Perubahan kebijakan dan mekanisme penyaluran DAU ditujukan untuk mendekatkan dan meningkatkan layanan kepada Pemda," paparnya.

Sementara itu, secara umum kapasitas fiskal Papua Barat tahun 2023 sebesar Rp29,83 triliun, naik sebesar Rp2,09 triliun dibandingkan tahun 2022, dimana kekuatan fiskal itu terdiri dari belanja kementerian lembaga dan alokasi Transfer ke Daerah (TKD).

"Belanja K/L sebesar Rp8,05 triliun yang meningkat Rp120 miliar dan alokasi TKD lingkup Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya sebesar Rp21,78 Triliun, naik sebesar Rp1,97 triliun dari Tahun 2022 sebesar Rp19,81 triliun," jelas Andi Prasetya.

Rincian pemda yang telah menerima DAU block grant Januari 2023 yakni Provinsi Papua Barat Rp72,72 miliar, Kabupaten Manokwari Rp32,88 miliar, Kabupaten Fakfak Rp41,77 miliar, Kabupaten Teluk Bintuni Rp25,01 miliar, Kabupaten Kaimana Rp31,47 miliar, Kabupaten Pegunungan Arfak Rp13,49 miliar, Kabupaten Sorong Rp27,06 miliar, Kabupaten Sorong Selatan Rp22,78 miliar, Kabupaten Raja Ampat Rp23,28 miliar, Kabupaten Tambrauw Rp23,98 miliar, Kabupaten Maybrat Rp23,04 miliar, dan Kota Sorong Rp33,27 miliar.

"Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 44/KM.7/2022, dalam hal pemerintah daerah tidak menyampaikan data/informasi keuangan daerah, maka dapat dilakukan penundaan penyaluran pada DAU block grant," kata dia.