Jayapura (ANTARA) - Gangguan keamanan yang hingga kini masih terus terjadi di sejumlah wilayah di Papua, termasuk di dua daerah otonomi baru (DOB), menyebabkan TNI-Polri mengubah pola penanganan, yakni dengan mengedepankan pemerintah daerah.
Kapolda menjelaskan alasan perubahan tersebut karena yang melakukan gangguan keamanan, termasuk kelompok bersenjata, merupakan warga setempat, bahkan ada yang masih memiliki hubungan saudara.
Dengan mengedepankan pemda maka dapat mengurangi jatuhnya korban, terutama dari warga sipil, yang memang tidak terlibat langsung dengan kelompok bersenjata.
Pemda dapat melibatkan para pihak dalam penanganan tersebut, misalnya, tokoh masyarakat, pemuka agama, dan pemuda dalam mengatasi gangguan keamanan yang dilakukan di wilayah tersebut.
Dengan terus dilakukannya pendekatan persuasif tersebut diharapkan mereka sadar dan tidak lagi membuat onar, misalnya, dengan menyerang masyarakat maupun aparat keamanan.
Adapun wilayah yang sering kali terjadi gangguan keamanan, termasuk gangguan dari kelompok bersenjata, tersebar di Provinsi Papua, Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Tengah.
Kapolda Papua menyebutkan bahwa daerah yang sering kali terjadi gangguan keamanan, yaitu Kabupaten Puncak, Dogiyai, Intan Jaya, Yahukimo, Pegubin, Nduga, Mimika, dan Kabupaten Jayawijaya, serta Kota Jayapura.
Berdayakan masyarakat
Mantan Bupati Puncak Jaya Yuni Wonda mengakui wilayahnya sempat dikenal sebagai "daerah merah" akibat seringnya terjadi gangguan keamanan dari kelompok bersenjata yang menewaskan tidak saja aparat keamanan tetapi juga warga sipil.
Namun hal itu kini tidak terdengar lagi karena pihaknya merangkul dan memberdayakan mereka, termasuk mantan anggota kelompok bersenjata.
"Kami berupaya memberdayakan warga lokal sehingga mereka memiliki aktivitas positif dan tidak lagi bergabung dengan kelompok bersenjata, " jelas Yuni Wonda.
Menurut dia, tidak semua kelompok bersenjata itu murni ingin memisahkan Papua dari NKRI, sebab ada juga kelompok yang melakukan aksi kekerasan karena lingkungan sehingga dengan merangkul mereka maka daerah yang dulu "merah" kini menjadi lebih aman.
Saat melakukan perekrutan, pihaknya memberikan peluang seluas-luasnya kepada masyarakat termasuk saat penerimaan ASN diterapkan pola 80:20, yakni 80 untuk orang asli Papua dan 20 persen non-OAP.
Selain direkrut menjadi ASN, ada juga yang menjadi pengawas berbagai proyek pembangunan yang dilaksanakan di Puncak Jaya.
Dalam merekrut mereka, katanya mengingatkan, jangan terpaku pada menerapkan jenjang minimal pendidikan karena banyak di antaranya yang memiliki pendidikan terbatas.
Kiatnya, bagi mereka yang tidak memiliki pendidikan cukup tinggi, pihaknya merekrut menjadi pengawas berbagai proyek pembangunan.
"Jangan lihat ijazah, pendidikan, dan keterampilan yang terbatas, namun berdayakan mereka sebagai pengawas agar pembangunan berjalan aman hingga selesai, " ungkap Yuni Wonda membuka kiat meredam gangguan.
Butuh lapangan kerja
Komandan Satgas Damai Cartenz 2023 Kombes Polisi Faizal Rahmadani mengakui saat ini para pelaku tindak kriminal bersenjata kebanyakan adalah pemuda berusia di bawah 25 tahun.
Mereka itu sebenarnya butuh lapangan kerja, sementara di daerah terbatas, sehingga mereka mudah terprovokasi dan akhirnya bergabung dengan kelompok kriminal bersenjata.
Oleh karena itu, peran serta semua pihak sangat dibutuhkan, terutama dalam hal menyediakan lapangan kerja sehingga mereka mempunyai kegiatan positif dan mendapatkan penghasilan.
"Pemda harus menggandeng semua pihak dan menyediakan lapangan pekerjaan dan merekrut mereka sehingga mereka memiliki kegiatan dan mendapatkan penghasilan, " kata Faizal.
Ia mengaku banyak anak muda yang bergabung dengan KKB di beberapa daerah, antara lain, di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan.
Danrem 172/PWY Brigjen TNI JO Sembiring mengaku pihaknya melalui babinsa akan terus melakukan komunikasi sosial dengan masyarakat sekitar dan meminta warga tidak segan melaporkan bila ada sesuatu yang mencurigakan dan berpotensi menimbulkan gangguan keamanan.
Komunikasi sosial yang dilaksanakan di sela-sela patroli ke kampung-kampung itu dapat mendekatkan masyarakat dengan aparat keamanan, khususnya prajurit TNI.
Melalui komunikasi sosial tersebut diyakini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga hubungan TNI dengan rakyat semakin erat. Dengan demikian, warga tidak ragu untuk melaporkan hal-hal yang terjadi di wilayahnya.
"Jalin komunikasi yang intens dengan rakyat, beri bantuan bila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan," ujar JO Sembiring.
Oleh karena itu, pemerintah daerah juga harus aktif menggandeng semua pihak termasuk TNI-Polri agar terjalin sinergi yang efektif dalam memelihara kamtibmas.
"Rangkul semuanya, berdayakan masyarakat. Karena hal itu menjadi kunci bagi keberhasilan seorang pemimpin, yang wilayahnya bisa kembali menjadi aman," kata Yuni Wonda.
Ketika situasi aman dan nyaman maka berbagai pembangunan dapat dilakukan dengan lancar sehingga masyarakat perlahan kian sejahtera.
"Silakan menerapkan apa yang pernah kami lakukan saat menjadi Bupati Puncak Jaya," ungkap Yuni Wonda membagikan resepnya.
Polda Papua saat ini sudah mengeluarkan 106 anggota KKB yang masuk daftar pencarian orang atau DPO. Bagi yang terus melakukan aksi kekerasan, baik kepada warga sipil maupun aparat keamanan, maka polisi akan melakukan penegakan hukum secara terukur.
"Penegakan hukum harus dilakukan bila mereka memang melanggar hukum. Namun penindakan itu dilakukan secara terukur, dilakukan kepada mereka yang masuk DPO," jelas Kombes Faizal.
Apa pun pendekatan yang dilakukan oleh negara, semua itu demi menciptakan ketertiban dan keamanan wilayah, yang bermuara pada kesejahteraan warga Papua.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Mengedepankan pemda atasi gangguan keamanan di Papua
