Makassar (ANTARA) - Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Irjen Pol Setyo Boedi Moempoeni Harstetap menyatakan meningkatkan pengawasan guna mewaspadai potensi terjadinya isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) yang dihembuskan kelompok tertentu pada tahapan Pemilu Serentak 2024 di wilayah itu.
"Peluang itu (SARA) di tiap tempat ada. Tapi kita tetap mengedepankan pendekatan humanis kepada masyarakat, serta kita komunikasi dengan para tokoh agama, pemangku kepentingan atau stakeholder, dan pemerintah karena tentu berpengaruh mengatasi adanya konflik SARA," ujar Irjen Pol Setyo Boedi Moempoeni Harso di Makassar, Sabtu.
Salah satu upaya mencegah potensi itu terjadi, kata Setyo, dengan memerintahkan jajarannya mulai di tingkat Polsek, Polres hingga Polda serta jalinan koordinasi yang baik dengan pemuka agama dan pemerintah daerah.
Sejauh ini, pihaknya terus memantau tingkat kerawanan pemilu di 24 kabupaten kota wilayah Sulsel bersama KPU dan Bawaslu daerah guna mencegah terjadinya masalah keamanan saat berlangsungnya tahapan Pemilu.
"Tentunya, dinamika kerawanan di tingkat daerah setiap hari kita evaluasi. Bersama KPU dan Bawaslu sama-sama memetakan, sebab hal ini harus kita atasi bersama. Potensi konflik juga harus kita hindarkan. Boleh beda pilihan Parpol, tapi tetap kita menjaga hubungan baik dengan sesama," katanya seusai upacara peringatan HUT Bayangkara ke-77 tahun di Lapangan Kantor Gubernur Sulsel
Secara terpisah, Anggota Bawaslu Sulsel Siaful Jihad mengatakan pihaknya telah melakukan pementasan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Salah satu indikator kerawanan adalah polarisasi masyarakat terhadap isu SARA. Sebab, hal seperti ini pernah terjadi di Pilkada DKI Jakarta pada 2017 dan Pemilu 2019.
"Dari hasil pemetaan kami, memang isu seperti itu ada, ini kita khawatirkan. Memang kemudian tidak pada posisi keamanan, tapi ini harus patut diwaspadai, karena dampaknya masih terasa dan harus menjadi perhatian bersama utamanya penyebar isu hoaks," katanya menegaskan.
Guna menangkal isu hoaks, kata pria disapa akrab Ipul ini, telah menggandeng beberapa lembaga independen seperti Mafindo maupun cek fakta tujuannya agar meminimalisir penyebaran hoaks kepada masyarakat yang menggunakan media sosial.
"Isu hoaks yang menggunakan SARA melalui media sosial perlu menjadi perhatian, karena menurut kami, itu bisa menjadi pintu masuk merusak tatanan berdemokrasi kita yang semakin berkembang dari waktu ke waktu," ujarnya menekankan.
