Manokwari (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua Barat pada Maret 2023 sebanyak 214,98 ribu orang atau turun 7,38 ribu orang dibandingkan kondisi September 2022 yakni 222,36 ribu orang.
"Kalau dibandingkan dengan Maret 2022 (218,78 ribu penduduk miskin), jumlah penduduk miskin turun 3,8 ribu orang," kata Pelaksana tugas Kepala BPS Papua Barat Johannis Lekatompessy saat konferensi pers di Manokwari, Senin.
Ia menjelaskan faktor yang mempengaruhi angka kemiskinan periode September 2022-Maret 2023 yaitu penyaluran program bantuan sosial tepat waktu, kinerja perekonomian membaik, inflasi terkendali, dan turunnya harga komoditas pangan.
Meski demikian, jumlah penduduk miskin Papua Barat masih terkonsentrasi di wilayah pedesaan sebanyak 179,14 orang dan perkotaan 35,84 orang.
"Penduduk miskin lebih banyak di wilayah pedesaan dibandingkan perkotaan. Disparitasnya masih sangat tinggi," terang Johannis.
Dari sisi persentase, kata dia, tingkat kemiskinan Papua Barat pada Maret 2023 mencapai 20,49 persen atau turun 0,94 persen poin jika dibandingkan kondisi September 2022 yang tercatat 21,43 persen.
Untuk wilayah pedesaan, tingkat kemiskinan pada Maret 2023 sebesar 29,20 persen atau turun 2,92 persen poin jika dibandingkan dengan periode September 2022 yang mencapai 32,12 persen.
"Sementara di perkotaan, tingkat kemiskinan naik 0,59 persen poin yaitu dari 7,64 persen pada September 2022 menjadi 8,23 persen pada Maret 2023," ujar Johannis.
Menurut Johannis, penduduk miskin merupakan penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan.
Selama periode September 2022-Maret 2023, garis kemiskinan Papua Barat naik 2,89 persen yaitu dari Rp708.156 per kapita per bulan menjadi Rp728.619 per kapita per bulan.
Adapun komoditas makanan yang memberikan sumbangan terbesar terhadap garis kemiskinan baik di perkotaan maupun pedesaan adalah beras dan rokok filter.
"Beras menyumbang 18,03 persen di perkotaan dan 16,68 persen di pedesaan, sedangkan rokok filter 14,88 persen di perkotaan dan 14,23 persen di pedesaan," ucap Johannis.
