Sorong (ANTARA) - Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) mengajak Gereja Baptis Anugerah Indonesia (GBAI) berkontribusi menangkal paham radikalisme guna mendukung percepatan pembangunan di wilayah Papua.
Hal ini disampaikan Direktur Urusan Agama Kristen Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Dr. Amsal Yowei di Sorong, Selasa, saat membuka kegiatan kongres GBAI ke VI.
"GBAI harus menjadi mitra strategis pemerintah terutama sebagai pilar untuk menangkal berbagai paham radikal yang nantinya berujung pada kondisi kaos," jelas Amsal Yowei.
Pembangunan yang dimaksud, kata dia, adalah pembangunan di bidang keagamaan yang bermuara pada pembentukan karakteristik anak bangsa menjadi kuat dan kokoh ketika berhadapan dengan paham radikalisme," jelas Amsal Yowei.
Pembangunan di bidang agama, bermuara pada pembentukan karakter pribadi yang beriman, pribadi yang memiliki kepekaan sosial, anti kekerasan, toleransi serta memiliki komitmen kebangsaan yang kuat, ujarnya.
"Pembangunan di bidang agama menjadi sangat penting dan mendesak karena bertujuan mengokohkan kerukunan dan kedamaian di tengah masyarakat Indonesia yang plural dan majemuk," kata dia.
Hal ini menjadikan bidang agama sebagai salah satu pilar penting suksesnya pembangunan nasional. Kebijakan pembangunan nasional di bidang agama, saat ini dihadapkan pada upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan serta penguatan harmoni kerukunan umat beragama melalui implementasi moderasi beragama.
Pemerintah melalui berbagai kebijakan dan regulasi terus mendorong percepatan pembangunan di bidang agama baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota.
Peraturan Kementerian Agama RI, Nomor 1364 Tahun 2022 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan bidang agama di Papua merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah untuk mendorong percepatan pembangunan bidang agama di Papua.
"Hal ini dimaksudkan agar pembangunan di bidang agama di setiap tingkatan dapat dilaksanakan secara stimulan sehingga dampak yang dihasilkan akan lebih besar dan luas bagi masyarakat dan umat beragama," beber dia.
Penetapan arah kebijakan di bidang agama, sebut dia, dilatarbelakangi oleh situasi dan kondisi bangsa saat ini sedang berada pada berbagai tantangan dari dalam maupun luar negeri.
"Munculnya berbagai kelompok ekstrem beragama, radikalisme, terorisme dan ideologi baru yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945," terang dia.
Dia menilai bahwa tantangan semacam ini, tentunya akan memperburuk nilai agama dan akhirnya mulai berdampak pada lemahnya pembentukan karakter.
Berhadapan dengan situasi ini, kata dia, dibutuhkan kerja sama lintas sektoral dan strategi pembangunan di bidang agama yang tepat sasaran untuk memutuskan mata rantai penyebaran paham radikalisme, fanatisme dan terorisme.
"Pemerintah tentunya tidak bisa bekerja sendiri, tapi dibutuhkan kerja sama dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat khususnya di bidang agama, sehingga paham radikal itu tidak mampu menggoyahkan keutuhan yang telah dibangun selama ini," harap dia.
