Manokwari (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Manokwari, Papua Barat mengklaim prevalensi stunting atau masalah gagal tumbuh balita akibat kurang gizi di kabupaten setempat mengalami penurunan menjadi 11,72 persen pada Agustus 2023.
Sekretaris Daerah Manokwari Henri Sembiring di Manokwari, Rabu mengatakan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 prevalensi stunting Manokwari sebesar 36,60 persen atau mengalami peningkatan 9,7 poin.
Pemerintah daerah berupaya menekan prevalensi stunting melalui berbagai macam program intervensi yang dilakukan secara masif, dan sesuai data Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGM) prevalensi stunting mengalami penurunan sejak Februari-Agustus 2023.
"Bulan Februari 2023 prevalensi stunting turun jadi 12,56 persen, sampai Agustus 2023 turun lagi menjadi 11,22 persen," kata Henri Sembiring.
Ia menjelaskan bahwa sebanyak 5.326 balita yang dilakukan pengukuran dan penimbangan, diketahui penderita stunting ada 669 balita atau 12,56 persen pada Februari 2023.
Setelah pelaksanaan program intervensi secara masif, jumlah balita stunting mengalami penurunan menjadi 392 balita atau 11,12 persen dengan total pengukuran dan pemeriksaan balita sebanyak 3.493.
"Penurunan ini berkat sinergi kolaborasi tim medis baik kabupaten maupun provinsi dengan elemen lainnya," ujar Sembiring.
Pemerintah kabupaten, kata dia, kemudian melakukan validasi data E-PPGM bersama pihak Puskesmas yang tersebar pada sembilan distrik di Kabupaten Manokwari, sekaligus merumuskan strategi intervensi.
Pemberian makanan bergizi bagi anak stunting dilakukan secara rutin, diikuti dengan pengukuran serta penimbangan ulang terhadap seluruh balita stunting untuk memperoleh data yang akurat yaitu balita stunting dan wasting.
"Untuk stunting ada 134 balita dan sudah diintervensi. Sampai September ini tinggal 58 balita stunting, lainnya sudah sembuh," jelas Sembiring.
Ia melanjutkan sesuai arahan dari Bupati Manokwari Hermus Indou, program intervensi tetap berlanjut meskipun balita tersebut telah dinyatakan sembuh dari stunting.
Hal ini bermaksud untuk memastikan balita penyintas stunting benar-benar sembuh dan bisa tumbuh dengan sehat hingga masa mendatang.
"Program lain yang dilakukan dalam mengintervensi adalah menjadi bapa asuh bagi anak stunting. Bupati ada sepuluh anak, Sekda lima, pimpinan OPD tiga anak," ujar Sembiring.
Selama ini, menurut Sekda, perencanaan penanganan masalah stunting dan kemiskinan ekstream pada setiap organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah kabupaten tidak disertai dengan data sasaran (BNBA-SSGI) yang akurat.
Peran serta mitra swasta dalam percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstream belum berjalan maksimal, sehingga pemerintah daerah mengalami kesulitan.
"Ini yang selama ini pak bupati selalu mengkritisi baik itu data ketersediaan data masih global, komitmen OPD belum kuat, peran swasta masih minim, dan monev terkendala data akurat," jelas Sembiring.
Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat Melkias Werinussa mengatakan akurasi data menjadi faktor utama keberhasilan pelaksanaan program intervensi masalah stunting pada tujuh kabupaten di provinsi tersebut.
Pemerintah provinsi melalui satuan tugas (satgas) terus meningkatan sinergi kolaborasi agar pelaksanaan program intervensi membuahkan hasil positif sesuai ekspektasi bersama.
"Data yang valid dan benar itu paling prioritas, supaya program intervensi yang dilaksanakan menyasar ke balita yang tepat," tutur Melkias.
