Sorong (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI mengingatkan Provinsi Papua Barat Daya (PBD) untuk terus memperkuat kolaborasi dalam rangka bersama menurunkan angka stunting di wilayah itu, untuk untuk mempercepat penanganan angka kekerdilan itu sesuai dengan target nasional.
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri RI Restuardy Daud di Sorong, Minggu, menjelaskan satu hal penting yang perlu diterapkan pada upaya penurunan stunting itu adalah memperkuat kolaborasi dengan seluruh pihak, supaya bersama berkontribusi mendukung program percepatan penurunan stunting di Papua Barat Daya.
"Itu penting dilakukan melalui penyamaan satu pikiran dan konsep dalam perbedaan tupoksi supaya bersama menjalankan satu upaya penurunan stunting," katanya.
Tujuannya, kata dia, yakni memastikan delapan aksi konvergensi yang merupakan program strategi nasional itu benar-benar terealisasi secara maksimal baik di tingkat provinsi maupun di enam kabupaten dan kota.
"Sampai saat ini dari enam provinsi di Papua, Papua Barat Daya penangan stunting sangat baik," ucap Restuardy Daud.
Dia mengakui, pada kondisi penanganan stunting oleh setiap provinsi tentunya tidak semua mencapai target yang sama.
"Semua daerah bergerak dan kita bersyukur ada daerah yang sudah bagus, ada daerah yang sedang dan ada daerah yang masih rendah, maka perlu penangan khusus, caranya adalah memperkuat kolaborasi supaya bergerak bersama-sama," beber dia.
Dia mengakui bahwa aspek kultural, aspek geografis antara satu daerah dengan daerah lainnya di tanah Papua menjadi satu tantangan pada level penanganan stunting Papua secara umum.
"Satu cara yang tepat adalah memperkuat kolaborasi untuk bergerak bersama dalam menangani masalah ini," kata dia.
Berkaitan dengan penanganan stunting, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya telah mengalokasikan anggaran yang bersumber dari APBD senilai Rp20 miliar untuk mengatasi kasus kekerdilan di wilayah itu.
Kepala Dinas Kesehatan PBD Netty Howai menjelaskan anggaran itu merupakan satu upaya konkret pemerintah provinsi untuk melaksanakan program strategis dalam rangka menurunkan angka stunting di provinsi termuda ini.
"Karena salah satu program prioritas Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya adalah menurunkan angka stunting, maka dianggarkan dengan nilai sekian supaya program penurunan stunting itu bisa berjalan lebih optimal," jelas Kepala Dinas Kesehatan Netty.
Salah satu realisasi program prioritas penurunan stunting, sebut dia, dinas kesehatan telah membagikan makanan tambahan kepada bayi, balita dan ibu hamil di lima kabupaten dan satu kota.
"Ini sudah didistribusikan ke lima kabupaten dan satu kota, nanti makanan tambahan itu diperoleh ketika ikut posyandu," beber Kepala Dinas Kesehatan Netty.
Upaya konkret lain adalah, pada November 2023 Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akan melaunching dapur gizi di setiap kabupaten dan kota
"Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya akan menyiapkan makanan dan anggaran kemudian dijalankan setiap kabupaten dan kota untuk memberikan makanan tambahan kepada ibu hamil dan balita sampai usia dua tahun," kata Netty.
Karena sesuai dengan program nasional, sebut dia, pada 2024 itu angka stunting sudah harus turun di angka 14 persen.
"Kemudian angka stunting di Provinsi Papua Barat Daya sampai dengan Oktober 2023 sudah mencapai 12 persen dari 19,9 persen pada 20 Juli 2023," sebut Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat Daya.
Ini, kata dia, merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten dan kota serta stakeholder lainnya seperti LSM dan juga yayasan yang bergerak di bidang kesehatan.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kemendagri ingatkan PBD perkuat kolaborasi turunkan stunting
