Manokwari (ANTARA) - BPJAMSOSTEK mematangkan persiapan tim seleksi (timsel) Paritrana Award tingkat Provinsi Papua Barat agar dapat memberikan penilaian pihak-pihak yang mendukung penuh pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah tersebut.
Kepala BPJAMSOSTEK Manokwari, Papua Barat Chandra Frans Sitanggang di Manokwari, Selasa, menjelaskan timsel Paritrana Award telah ditunjuk berdasarkan SK Gubernur Papua Barat.
"Timsel tingkat provinsi ini disebut tim sembilan karena berisikan sembilan orang yang akan melakukan penilaian dan seleksi terhadap beberapa kategori yang diperlombakan dalam Paritrana Award tingkat provinsi," ujarnya.
Ia menjelaskan, Paritrana Award merupakan ajang penghargaan yang diberikan oleh Presiden RI kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pelaku usaha skala besar dan menengah, usaha sektor layanan publik dan usaha mikro, yang mendukung penuh pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Ia mengatakan, penilaian dan seleksi Panitrana Award dimulai dari tingkat provinsi untuk kategori pemerintah kabupaten, pelaku usaha, sektor keuangan, sektor pendidikan, sektor kesehatan, infrastruktur, manufaktur, usaha kecil mikro dan desa atau kampung. Timsel tersebut memberikan penilaian terhadap tujuh kabupaten/kota di Papua Barat.
"Tim sembilan ini yang menilai dan menentukan pemenang Panitrana Award tingkat provinsi berdasarkan masing-masing kategori tersebut. Para pemenang tingkat provinsi tersebut yang nantinya akan mengikuti Paritrana Award tahun 2023 tingkat nasional mewakili Papua Barat," katanya.
Ia mengatakan, berdasarkan SK Gubernur, tim sembilan Papua Barat diketuai Sekda Provinsi Papua Barat dengan sekretaris adalah Kepala BPJAMSOSTEK Manokwari.
Anggotanya adalah Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Disnakertrans) Papua Barat mewakili unsur pemerintah, Ketua DPD APINDO mewakili unsur pengusaha, Kepala SPSI mewakili unsur pekerja.
Selain itu, Kabid Hubungan Perindustrian Disnakertrans Papua Barat mewakili ahli jaminan sosial, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Papua (Unipa) mewakili ahli ekonomi, Kepala Biro Hukum Papua Barat mewakili ahli hukum, Asisten II Bidang Kesejahteraan dan Pembangunan Setda Papua Barat mewakili ahli kebijakan publik.
"Sesuai jadwal Kementerian PMK tahap wawancara dan tahap penentuan pemenang seharusnya selesai tanggal 15 Februari. Tapi karena pemilu, wawancara dilakukan tanggal 19 Februari sekaligus penentuan juara masing-masing kategori," katanya.
Ia menambahkan, pihaknya optimis Pemprov Papua Barat bisa melanjutkan tradisi jadi pemenang pada Paritrana Award tahun 2023 karena sudah empat tahun berturut-turut Pemprov Papua Barat jadi pemenang.
Menurutnya, persaingan Paritrana Award 2023 semakin sengit karena jumlah provinsi sudah bertambah dari 34 menjadi 38 provinsi karena penambahan empat provinsi di Tanah Papua.
“Diharapkan ada kabupaten-kabupaten baru di Papua Barat yang bisa jadi pemenang Paritrana Award. Karena sebelumnya selalu Kabupaten Raja Ampat yang jadi pemenang, tapi sekarang kabupaten tersebut sudah ikut di Provinsi Papua Barat Daya,” ujarnya.
