Manokwari (ANTARA) - Sebanyak tiga kabupaten di Provinsi Papua Barat bersaing untuk mewakili daerah itu berkompetisi di tingkat nasional guna meraih penghargaan Jaminan Sosial Paritrana Award tahun 2023.
Wakil Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Bali, Nusa Tenggara, dan Papua (BANUSPA) Agus Theodorus Parulian Marpaung di Manokwari Rabu mengatakan, jajarannya tengah melakukan proses wawancara terhadap tiga kandidat, di mana proses wawancara bertempat di Manokwari.
Ketiga kabupaten yang ikut bersaing tersebut yakni Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, dan Kabupaten Kaimana.
Paritrana Award merupakan ajang penghargaan yang diberikan oleh Presiden RI setiap tahun kepada pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan pelaku usaha yang mendukung penuh pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).
"Kami berharap agar pemerintah provinsi dapat mendorong kabupaten lain di Provinsi Papua Barat, agar memperoleh penghargaan tingkat nasional, karena program tersebut sangat baik. Selain itu juga penghargaan Paritrana Award tahun 2023 menjadi contoh bagi wilayah lain di Indonesia," kata Agus Marpaung.
Melalui ajang tersebut, BPJAMSOSTEK berharap kepesertaan program Jamsostek di semua kabupaten maupun Provinsi Papua Barat semakin meningkat.
"Ujung dari semakin banyaknya jumlah kepesertaan program Jamsostek di daerah, yaitu kesejahteraan pekerja kita semakin lebih baik karena mereka terlindungi melalui program jaminan kecelakaan kerja -JKK-, jaminan kematian -JK-, jaminan hari tua -JHT-, jaminan kehilangan pekerjaan -JKP-, dan jaminan pensiun -JP-," katanya.
Guna melakukan sesi wawancara maupun penilaian kandidat peraih penghargaan Paritrana Award, pihak BPJS Ketenagakerjaan Wilayah BANUSPA membentuk tim sembilan.
Agus Marpaung berharap tim sembilan yang dibentuk tersebut melakukan penilaian secara objektif, karena juara di tingkat provinsi akan diusulkan untuk berkompetisi di tingkat nasional.
Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat Jacob Fonataba, selaku ketua tim sembilan berharap agar semakin memperluas pemberian perlindungan jaminan sosial tenaga kerja kepada para pekerja di Papua Barat.
"BPJS Ketenagakerjaan penting untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, di mana landasan kebijakan itu tertuang dalam UU Nomor: 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional," katanya.
Pada tahun 2020, jumlah tenaga yang terakomodasi dalam program jaminan tenaga kerja di Papua Barat tercatat sebanyak 44.998 orang atau sekitar 45,8 persen pekerja formal, dan sebanyak 52.710 orang atau 35,54 persen pekerja informal.
Fonataba mengajak semua pihak untuk dapat memberikan jaminan perlindungan bagi lebih dari 75 persen tenaga kerja yang bermukim di Papua Barat.
Hal itu bahkan sudah diatur dalam regulasi daerah, yaitu Perda Provinsi Papua Barat Nomor: 2 Tahun 2021 dan implementasinya tertuang dalam Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor: 35 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Tiga kabupaten di Papua Barat bersaing raih Paritrana Award 2023
