Jakarta (ANTARA) - Kendati Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) mengalami peningkatan, Papua Barat menjadi provinsi dengan nilai IDI terrendah di Indonesia yakni dengan 58,29 poin.
"Catatan Papua Barat, IDI masuk kategori buruk karena berada di bawah 60, pada tahun 2017 masuk kategori sedang karena IDI level 62,76," kata Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto dalam penyampaian data IDI 2018 di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Senin.
Indeks Demokrasi Indonesia memiliki skala dari 0 sampai 100, dari 0 sampai 60 termasuk dalam kategori buruk, sementara skor 60 sampai 80 masuk kategori sedang, dan di atas 80 masuk kategori baik.
Hal ini lalu menjadikan Papua Barat menjadi satu-satunya provinsi yang masuk ke kategori "buruk" dalam indeks demokrasi.
Menurut data yang dirilis BPS, pada 2018, aspek-aspek seperti kebebasan sipil dan lembaga demokrasi bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya di Provinsi Papua Barat, mengalami penurunan yang cukup drastis hingga 10,31 dan 5,93 poin.
Sedangkan pada aspek hak-hak politik, Papua Barat mengalami peningkatan dari yang semula berada di angka 39,05 menjadi 40,11 di tahun 2018.
Sementara itu, provinsi-provinsi lainnya dengan nilai IDI yang tidak terlalu baik antara lain Papua dengan nilai 62,20, Sumatera Utara dengan nilai 64,33, dan disusul dengan Jawa Barat dengan nilai 65,50.
Sedangkan untuk lima provinsi dengan Indeks Demokrasi Indonesia terbaik, Jakarta mempertahankan posisi pada peringkat pertama dengan nilai IDI sebesar 85,08.
Posisi kedua diikuti Bali dengan nilai 82,37, Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Utara di posisi berikutnya dengan masing-masing nilai 82,32 dan 81,07.
