Manokwari (ANTARA) - Target penjualan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk Perum Bulog Manokwari tahun ini mencapai 3.000 ton.
Kepala Bulog Manokwari Armin Bandjar di Manokwari, Rabu, mengatakan target penjualan tersebut meningkat dua kali lipat dibanding tahun 2024 yang hanya berjumlah 1.500 ton.
“Target penjualan beras SPHP tahun ini sebesar 250 ton per bulan atau 3.000 ton per tahun. Tahun lalu target awal 1.500, tapi bulan Oktober diberi target baru 3.000 ton karena tingginya penjualan. Target 3.000 ton itu yang kemudian masih ditetapkan tahun ini,” ujarnya.
Strategi pemasaran agar dapat mencapai target tersebut pihaknya akan memperluas jaringan dan memperbanyak mitra untuk menjual beras SPHP.
Tahun lalu, Bulog Manokwari memiliki 150 mitra penjualan SPHP yang terdiri dari toko hingga retail modern.
Sedangkan di awal tahun ini baru 87 toko dan retail yang menjadi mitra Bulog karena pihaknya harus melakukan evaluasi dan pendataan ulang mitra-mitra.
Sebagai beras bersubsidi, maka setiap retail atau toko penjual beras SPHP harus menjual beras dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp67.500 per kemasan 5 kg.
Semakin banyaknya toko atau retail yang tertib menjual beras SPHP sesuai HET maka harga beras dapat terkontrol dan lebih stabil.
"Dengan semakin banyaknya mitra kita yang menjual SPHP sesuai HET, maka pasar otomatis melakukan fungsi kontrol harga. Retail nakal yang menjual beras SPHP di atas HET otomatis tidak laku," ujarnya.
Ia menambahkan, penjualan beras SPHP hanya terbatas di Kabupaten Manokwari saja. Hal itu karena beras SPHP memiliki HET yang wajib dipatuhi sehingga mitra penjualan hanya yang dekat dengan gudang Bulog saja karena masih bisa membiayai angkut pengiriman.
Menurutnya, penjualan beras SPHP dapat dilakukan di kabupaten tetangga seperti Manokwari Selatan, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Pegunungan Arfak jika pemerintah daerah memberikan subsidi biaya angkut.
Dengan subsidi tersebut maka retail atau penjual beras SPHP masih bisa menjual sesuai HET. Beras SPHP dijual dengan harga sangat terjangkau karena beras tersebut dikelola pemerintah untuk fungsi stabilisasi harga beras di pasaran.
“Kalau terlalu jauh dari gudang Bulog maka ongkos kirim mahal sehingga dikhawatirkan pedagang tidak bisa menjual SPHP sesuai HET,” ujarnya.
