Manokwari (ANTARA) - Proyek Perkeretaapian di wilayah Provinsi Papua Barat terus digenjot agar bisa dimulai pada tahun 2020.
Kabid Perkeretaapian Dinas Perhubungan Papua Barat, Max L Sabarofek di Manokwari, Selasa mengutarakan terkait proyek tersebut pemerintah daerah sudah merampungkan dua studi yakni analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) serta studi land acquisition and resetlement action plan (Larap).
"Tidak sekaligus, pembangunan akan dilakukan secara bertahap dimulai dari Kota Sorong menuju Kabupaten Sorong. Tahap pertama pembangunan sejauh 75 meter," kata Max.
Ia menyebutkan, untuk tahun ini, pihaknya sedang fokus untuk selesaikan studi Larap pada jalur tersebut. Pihaknya berupaya studi Larap di jalur tersebut segera tuntas sehingga ground breaking atau peletakan batu pertama proyek ini benar-benar terwujud tahun depan.
"Untuk pembangunan konstruksi pemerintah pusat telah siap. Sekarang tinggal proses administrasinya di daerah diantara pembebasan lahan yang kita harus berurusan dengan masyarakat," kata dia lagi.
Pemerintah daerah, lanjut Sabarofek, cukup antusias menyambut proyek yang dibangun untuk menghadirkan moda transportasi baru di tanah Papua ini. Seluruh kepala daerah dari gubernur hingga bupati dan wali kota sudah memberikan rekomendasi atau persetujuan.
"Bahkan, kalau di daerah lain studi Amdal dan Larap itu dibiayai oleh kementerian. Tapi di Papua Barat, sesuai arahan pak gubernur, kegiatan studi itu kita biaya melalui APBD," ujarnya lagi.
Ia menambahkan, setelah studi Larap pada jalur Sorong-Aimas (Kabupaten Sorong) selesai, hasilnya akan disampaikan kepada gubernur. Pada tahun 2020 diharapkan Presiden Joko Widodo sudah bisa hadir untuk melakukan peletakan batu pertama di Kota Sorong.
