Dinsos Manokwari kerahkan 33 PPKH dan 11 TKSK lakukan pendataan sosial

Manokwari (ANTARA) - Sebanyak 33 Pendamping Program Keluarga Harapan (PPKH) dan 11 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) diterjunkan memperkuat Dinas Sosial Manokwari, Papua Barat dalam pendataan sosial.

Plt Kepala Dinsos Manokwari Ferdy Lalenoh di Manokwari, Senin mengatakan, para petugas tersebut selain membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial juga diberdayakan untuk melakukan pendataan dan verifikasi penerima bansos.

“Keberadaan mereka membantu program-program kesejahteraan sosial, seperti rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial hingga mendata para penerima manfaat,” ujarnya.

Ia mengatakan, sesuai amanat Kementerian Sosial, Dinsos Manokwari melakukan pembaharuan data dan verifikasi para penerima manfaat bansos pada tanggal 1-15 bulan.

Hasil verifikasi dan pembaharuan data tersebut secara rutin dimasukkan pada aplikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk menentukan warga Manokwari yang berhak menerima bansos, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Dimana tahun ini pemerintah pusat sejak awal tahun sudah menyalurkan bansos berupa PKH dan bantuan sembako kepada warga Manokwari.

“Tugas Dinsos melalui pendamping PKH dan TKSK melakukan verifikasi sesuai data dari Disdukcapil mengecek apakah warga yang secara prosedur masih berhak menerima atau tidak, jika tidak maka otomatis akan dihapus dalam sistem,” ujarnya.

Ia mengatakan, ada beberapa kondisi jika warga tersebut tidak berhak menerima bantuan lagi, diantaranya sudah meninggal dunia, atau sudah mendapat pekerjaan tetap.

Petugas PPKH dan TKSK tersebut tersebar di sembilan distrik (kecamatan) di wilayah Kabupaten Manokwari.

PPKH dan garda terdepan dalam penyelenggaraan dan pemberdayaan kesejahteraan sosial di Manokwari. Mereka berperan penting dalam membantu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar bisa mandiri dan produktif.

Berdasarkan data dari Kantor Pos Indonesia Cabang Manokwari, pemerintah pusat menyalurkan bansos tahap I kepada 13.926 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Manokwari.

Executive Manager Kantor Pos Manokwari Dominius Harmoko Pandiangan menjelaskan, bansos tahap I tersebut disalurkan pada triwulan I 2025, Januari, Februari dan Maret dengan total anggaran sebesar Rp6,6 miliar.

Untuk efektifitas penyaluran, Kantor Pos juga bekerja sama dengan Pendamping PKH untuk menyalurkan bansos dari rumah ke rumah. Penyaluran model tersebut menyasar lansia dan kaum Difabel yang mengalami kesulitan mendatangi Kantor Pos untuk menerima bansos.