Sorong (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) menerapkan sistem keuangan digital melalui aplikasi e-Signature kepada pengelola keuangan di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di wilayah itu.
Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi Pelaporan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Barat Daya, Ariani di Sorong, Selasa, menjelaskan dengan menerapkan e-Signature maka dokumen keuangan seperti surat permintaan pembayaran (SPP), surat perintah membayar (SPM) dan surat perintah pencairan dana (SP2D) oleh setiap pengelola keuangan di OPD berlangsung secara digital.
Menurut dia, penerapan sistem ini merupakan upaya pemerintah untuk terus mendorong transformasi digital dalam pengelolaan administrasi keuangan guna meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko kehilangan dokumen akibat bencana atau kelalaian penyimpanan.
"Salah satu terobosan yang kini mulai disosialisasikan adalah penerapan sistem digital dokumen yang terintegrasi dengan aplikasi keuangan pemerintah," jelasnya.
Dalam sistem ini, dokumen keuangan tidak lagi disimpan dalam bentuk fisik, melainkan dalam format digital yang diunggah melalui aplikasi portal digital arsip instansi dan kemudian dipindahkan ke platform digital yang lebih terintegrasi.
"Selama ini kita masih menggunakan dokumen fisik, padahal itu berisiko jika terjadi bencana atau kehilangan. Dengan sistem digital, dokumen bisa diakses kapan saja dan di mana saja," ujar.
Dia mengatakan penerapan digitalisasi ini juga mempermudah proses verifikasi dan tanda tangan dokumen, termasuk surat tugas perjalanan dinas (STPD), SPP dan SPM.
Saat ini, katanya, pejabat pembuat komitmen (PPK) maupun pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) yang sedang melakukan perjalanan dinas tidak perlu lagi melakukan verifikasi secara manual atau bertatap muka langsung. Proses persetujuan sudah dapat dilakukan secara daring melalui ponsel.
"Kalau PPK atau PPTK sedang bertugas di luar daerah, mereka tetap bisa memverifikasi dan menandatangani dokumen pengajuan secara digital. Ini lebih cepat, praktis, dan efisien," jelasnya.
Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menghadirkan layanan publik yang lebih transparan, efektif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
"Dengan sistem digital ini, diharapkan proses administrasi pemerintahan semakin tertib dan akuntabel," harapnya.
Dalam rangka optimalisasi penerapan e-Signature kepada setiap OPD, pihaknya menggandeng Dinas Komunikasi dan Informatika Papua Barat Daya memberikan sosialisasi secara intensif dan sekaligus pendataan OPD.
"Target penerapan ini adalah seluruh OPD," ucapnya.
