Kantor pemerintahan PBD ditargetkan rampung 2025

Sorong (ANTARA) - Kepala Dinas PUPR Papua Barat Daya Yakobus Tandung Pabimbin mengatakan, target pembangunan Kantor Gubernur, Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP), Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP), serta rumah susun (rusun) bagi ASN akan rampung 2025.

"Realisasi pembangunan fisik terus meningkat dari capaian sebelumnya meskipun masih terkendala pencairan anggaran dari pemerintah pusat," jelasnya di Sorong, Jumat.

Realisasi pembangunan kantor gubernur naik dari 6,67 persen menjadi 16,316 persen. Sementara itu, pembangunan Kantor DPRP meningkat dari 6,12 persen menjadi 13,085 persen.

Adapun pembangunan Kantor MRP menunjukkan progres dari 2,66 persen menjadi 11,718 persen. Sementara pembangunan rumah susun bagi ASN telah mencapai sekitar 80 persen dari target sebelumnya 70 persen.

Yakobus menjelaskan, seluruh proyek tersebut ditargetkan rampung pada tahun 2025 sesuai perencanaan dari Balai Cipta Karya Kementerian PUPR.

Namun, percepatan penyelesaian sangat bergantung pada kelancaran pencairan anggaran dari pemerintah pusat khususnya Kementerian PUPR.

“Kalau dananya cepat turun dari Kementerian PUPR, maka dimungkinkan selesai tahun ini. Tapi soal target pastinya, saya masih harus konfirmasi ke pihak Balai Cipta Karya,” ujarnya.

Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, pembangunan Kantor Gubernur memiliki nilai pagu anggaran sebesar Rp130,115 miliar, yang bersumber dari APBN, dengan nilai kontrak sebesar Rp150 miliar.

Luas kawasan kantor tersebut mencapai 17.300 m², dengan luas bangunan 6.928 m² dan kapasitas ruang kerja untuk 357 orang.

Untuk Kantor DPRP, pagu anggaran ditetapkan sebesar Rp144,522 miliar, sementara nilai kontrak mencapai Rp164,395 miliar. Kawasan pembangunan memiliki luas 8.700 m², dengan luas bangunan 7.048 m² dan kapasitas ruang kerja sebanyak 266 orang.

Sedangkan pembangunan Kantor MRP mengandalkan pagu anggaran sebesar Rp54,636 miliar, dengan nilai kontrak Rp61,300 miliar. Luas kawasan proyek ini adalah 5.000 m², dengan luas bangunan 2.642 m² dan kapasitas ruang kerja untuk 103 orang.

Yakobus menegaskan bahwa keberhasilan penyelesaian pembangunan tidak hanya bergantung pada kontraktor pelaksana, tetapi juga sangat ditentukan oleh kelancaran kucuran dana dari Kementerian PUPR.

“Koordinasi terus kami lakukan, karena ini proyek strategis daerah. Masyarakat Papua Barat Daya menaruh harapan besar agar fasilitas pemerintahan ini bisa segera dimanfaatkan,” tambahnya.