PBD lakukan pemutakhiran data ASN dukung program FLPP

Sorong (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) segera melakukan pemutakhiran data Aparatur Sipil Negara guna memastikan penerima program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) benar-benar tepat sasaran.

Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan Dr. George Yarangga, di Sorong, Jumat, mengatakan, Pemprov Papua Barat Daya sangat mendukung program perumahan yang inovatif dan berpihak pada masyarakat.

Menurut dia, Program FLPP menjadi salah satu instrumen strategis untuk membantu ASN yang berpenghasilan menengah ke bawah mendapatkan akses pembiayaan rumah dengan suku bunga rendah dan cicilan ringan.

“ASN adalah ujung tombak pelayanan publik. Kami ingin memastikan mereka memiliki hunian yang layak sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka kepada masyarakat,” jelasnya.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama pemerintah di enam kabupaten kota menggandeng Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) melakukan koordinasi dan sosialisasi tentang program FLPP di Kota Sorong.

Rapat ini difokuskan pada pemutakhiran data peserta FLPP yang dinilai krusial untuk menjamin bantuan sampai kepada sasaran yang tepat. Data yang tidak valid berpotensi menyebabkan implementasi bantuan itu tidak tepat sasaran, sehingga program gagal maksimal.

“Mari kita lakukan pemutakhiran data dengan teliti dan cermat agar semua ASN yang berhak mendapatkan manfaat program ini dapat terfasilitasi dengan baik,” harap Dr. Yarangga.

Menurutnya, pemutakhiran data ini melibatkan berbagai pihak di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dan akan dilakukan secara berkelanjutan hingga akhir tahun 2025.

FLPP merupakan program pemerintah pusat yang memberikan kemudahan pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah hingga menengah dengan bunga kredit yang sangat rendah, yaitu sebesar 5 persen per tahun, serta tenor kredit hingga 20 tahun.

Kepala Divisi Akuisisi dan Data Peserta Segmen Pemerintah BP Tapera, Yagi Anggara Putra, menyampaikan kesiapan lembaganya dalam mendukung Pemprov Papua Barat Daya dan para ASN untuk mendapatkan akses pembiayaan perumahan yang terjangkau.

“Kami berharap kerja sama yang sinergis ini dapat mempercepat pencapaian target hunian layak di wilayah ini,” katanya.

Namun, tantangan yang dihadapi adalah validitas dan kelengkapan data ASN yang belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga pemutakhiran data menjadi langkah strategis yang wajib dilakukan.

Menurut dia, kepemilikan rumah yang layak dapat meningkatkan kualitas hidup ASN dan keluarganya, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada produktivitas kerja dan pelayanan publik.